Network
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini mengakui budaya gadai menggadai SK pengangkatan anggota dewan terjadi di Kabupaten Bekasi. Untuk itu sebagian kecil gaji yang diterima.
“Ya sebetulnya kan untuk ikut pemilihan kan mahal, mereka menghabiskan banyak uang untuk bisa nyaleg, kemudian uang yang diterima paling sepertiganya yang untuk pribadi, yang lainnya dikembalikan lagi untuk operasional politik,” ucap dia.
Diakui Ani, meski gaji habis untuk cicilan, sebelumnya mereka terbantu dengan honor perjalanan dinas. Namun kini terpangkas dengan disamaratakannya honor perjalanan dinas di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Gagal Menyambungkan Akun e-Wallet Prakerja? Tenang, Ikuti Langkah Ini!
“Ya memang biaya kerja itu mahal dan kami ada kontrak politik dengan konstituen. Tapi ya memang demikian adanya,” ucap dia.
Untuk diketahui, gaji dan tunjangan wakil rakyat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.
Tiap anggota DPRD mendapatkan penghasilan dan tunjangan yang bersumber sepenuhnya dari dana APBD Kabupaten Bekasi di antaranya uang representasi.
Kemudian tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan reses dan tunjangan alat kelengkapan.
Baca Juga: Cara Membeli Pelatihan Prakerja di Tokopedia, Ikuti Langkah Mudah Ini!
Selain itu, para anggota dewan juga mendapatkan tunjangan kesejahteraan dan fasilitas lainnya, di antaranya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut.
