PRIANGANTIMURNEWS- Sejak pemerintah menaikkan harga pertamax dan Pertalite, aksi demo dari elemen masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM terus berlangsung di mana-mana.
Lantas bagaimana sikap dari pemerintah untuk mengatasi penolakan kenaikan harga BBM tersebut. Kemudian apa alasannya menaikkan harga BBM itu.
Bagaimana situasi saat ini? Langkah apa yang dilakukan pemerintah mengatasi hal itu.
Menanggapi maraknya aksi demo yang menolak kenaikkan harga BBM, Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Dr. H. Moeldoko, S.Ip mengatakan yang namanya isu memang tak pernah berhenti. Namun itu hal biasa. Mengelola negara tidak rame kalau nggak ada yang demo.
Terkait dengan maraknya demo sudah diatasi, karena presiden selalu berpikir untuk kepentingan rakyat.
Makanya, Moeldoko melihat kurang pas kalau temen-teman mahasiswa dan buruh demo. karena yang diperjuangkan oran kaya.
Baca Juga: Inilah Empat Pemain Persib Bandung yang Belum Dimainkan Luis Milla, Siapa Saja?
"Saya melihat kurang pas, temen-temen mahasiswa dan buruh demo, karena yang diperjuangkan orang kaya," kata Moeldoko dalam Klarifikasi Forum Pimred Pikiran Rakyat Media Network bersama Jenderal TNI (Prun) Dr. Moeldoko, S.IP Kamis 15 September 2022
Moeldoko menyebutkan jika 80 persen subsidi BBM yang menikmati orang mampu ke atas. Jadi ironis kalau ada demo.
Pemerintah saat ini sedang memperbaiki adres subsidi BBM yang tepat sasaran.
"Kami kemarin bicara dengan Dirut pertma, membahas bagaimana agar subsidi BBM tepar sasaran. Pemerintah ingin memperbaiki itu," ujarnya.
Selain itu pemerintah juga sedang memperbaiki data. Memperbaiki sistem pasar tertentu, mobil berapa CC yang tidak mendapatkan subsidi, sedang kita atur.
Baca Juga: Kondisi Terkini Cahya Supriadi, Penjaga Gawang Timnas U-20 Indonesia yang Alami Cedera
Jadi semestinya ini yang diperlu dipahami, kalau temen-teman memperjuangkan, ikut membantu pemerintah agar subsidi tepat sasaran. Jangan turun ke jalan karena kenaikan harga BBM. Apa yang dilakuan pemerintah itu sebagai upaya membuat keseimbangan baru.
Ada hal-hal yang tidak bias dihindari. Contoh harga BBM sangat tergantung dari luar. Karena import masih cukup besar. Dengan begitu beban APBN cukup berat karena subsidi BBM cukup besar
Kuota sudah diukur, subsidi solar kuotanya mestinya 15 juta,sekarang naik menjadi 17 juta. Pertalite juga mengalami kenaikan.
Maka perlu adanya penyesuaian harga. Kalau tidak akan menyulitkan. Selain itu pemerintah sangat menginginkan subsidi tepat sasaran.
Baca Juga: Persib Bandung Tiga Kali Menang, Luis Milla Beri Istirahat Tiga Hari, Ini Alasannya?
Subsidi ke depan akan diubah dari subsidi barang jadi subsidi orang. Sehingga masyarakat harus mendaftar lagi. Contoh LPG 3 kg merupakan subsidi barang, maka bisa lari ke orang kaya dan menengah. Bercampur aduk penerima subsidi, ada yang masyarakat punya dan tak punya. Kalau data tepat, harapnnya subsidi bisa tepat sasaran.
"Jadi pandangan saya, yang demo harus memahami, bahwa mereka memperjuangkan orang kaya. Karena 80 persen subsidi dinikmati orang mampu," ujarnya.
Menanggapi kasus Ferdy Sambo, Moeldoko menyatakan, dia tak memasuki area teknikal. Tapi petunjuk presiden sangat klir. Kepada Kapolri agar kasus Ferdy Sambo dituntaskan dengan transparan.
Ia juga melihat institusi Polri juga sudah memahami apa yang diperintahkan presiden. Tahapan-tahapan penyelidikan dilakukan dengan transparan. Hanya mungkin karena temen-temen tidak sabar, kenapa penanganannya tidak begitu cepat.
Termasuk pada pangan juga akan terpengaruh. Hanya di Indonesia dalam 4 tahun terakhir ini menghadapi musim yang baik. Sehingga setiap penan bagus hasilnya. Relatif tidak impor beras. Beras umum dan jagung juga tidak import. Fenomena alam membantu kita.
Yang kita khawatirkan justru elnino. Setelah musim kering berkepanjangan biasanya akan terjadi kebakaran, kegagalan panen karena tidak ada air.
Makanya sebagai alternatif presiden telah menginstruksikan untuk menanam sorgum. Tanaman ini tetapi bisa hidup di tempat yang kondisi airnya rendah.
Antisipasi tanaman sorgum pemerinta saat ini sedang menggalakkan 200 ribu hektare. Diperbaiki ekosistem, offtake kerja sedang diperbaiki. Industri tidak tumbuh akan mempengaruhi budidayanya, sehingga gandum di Indonesia tak bisa seperti padi.
Sementara terkait dengan kontek politik atau perdagangan, kita meletakkan politik luar negeri jadi basic. Tentunya dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.
Umpamanya dalam sektor migas terganggu harus berubah sesuatu. Jadi bagi pemerintah hubungan situasi Rusia dan Ukraina tetap menempatkan politik yang netral.
Sangat jelas kunjungan presiden ke Kroasia dan Rusia merupakan potret yang jelas bagaimana Indonesia berposisi dalam politik luar negeri.
Kepentingan nasional tidak boleh terganggu dengan situasi apapun. Upaya pemerintah dala memenuhi kepentingan rakyat apapun harus ditempuh.
Menanggapi adanya isu besar krisi energi pangan dan finance, Moeldoko menegaskan isu energi bukan hanya dialami Indonesia saja. Negara Eropa juga kalangkabut, sangat sulit.
Harga energi saat ini sedang naik, mau tidak mau akan berdampak pada kondisi internal, pasti akan memengaruhi kehidupan di lingkungan global.
Termasuk pada pangan juga akan terpengaruh. Hanya di Indonesia dalam 4 tahun terakhir ini menghadapi musim yang baik. Sehingga setiap penan bagus hasilnya. Relatif tidak impor beras. Beras umum dan jagung juga tidak import. Fenomena alam membantu kita.
Yang kita khawatirkan justru el nino. Setelah musim kering berkepanjangan biasanya akan terjadi kebakaran, kegagalan panen karena tidak ada air.
Makanya sebagai alternatif presiden telah menginstruksikan untuk menanam sorgum. Tanaman ini tetapi bisa hidup di tempat yang kondisi airnya rendah.
Memutuskan suatu kebijakan merupakan simalaka, tidak dimakan ibu mati, dimakan bapak mati. Tapi seorang pemimpin harus membuat keputusan.
Baca Juga: Diancam Akan Dibongkar Aibnya Oleh Nikita Mirzani! Najwa Shihab Tetap Full Senyum! Cek Faktanya
Makanya agar tidak merugikan rakyat dan biar adil, pemimpin harus dengarkan pendapat, pandangan masyarakat sangat penting.
"Presiden dengarkan pendapat, pandangan dan kritik masyarakat, Ini sangat penting," ujarnya.
Contoh harga LPG dari dulu 12 Kg belum baik. Soalnya kalau dinaikkan presiden mikir, resiko pada masyarakat tinggi.
Tapi dalam situasi fenomena terhadap mesdos seperti saat ini. Kebijakan apapun yang dilakukan pemerintah, pasti ada komentar di sosmed.
Ini jadi paradigma baru, semua bisa jadi berita. Dulu berita hanya dari wartawan, sekarang semua bisa jadi kontributor. Sekarang nggak ada isu lokal atau nasional. Isu lokal bisa jadi nasional.
Melihat itu seperti apa harus mengikuti terus. Antisipasi buat narasi tunggal satu komando. Yang kita lawan kecepatan tidak bisa dihindari. Makanya pemerintah harus mengikuti isu yang terus berkembang.
Jadi saran,pandangan dan kritik dari masyarakat, sangat dibutukan sebelum presiden memutuskan suatu kebijakan.
Baca Juga: Shin Min Ah dan Kim Woo Bin Terciduk Kencan Di Paris
Soal motor listrik pemerintah akan mendorong. Maka pemerintah harus memberi contoh. Presiden mengeluarkan inpres agar jajaran TNI menggunakan mobil listrik.
Urgensinya apa mengunakan mobil listrik, pertama efisensi sibsidi BBM berkurang, kedua komitmen Indonesia kurangi emisi gas, harus dimulai sekarang. Kalau tidak kapan lagi. Ini dilakukan dalam rangka menuju Indonesia makin bersih dan mandiri.
Terkait dengan hacker Bjorkan, Moeldoko menyebut Menkoplhukam sudah menyampaikan harus tegas. Hukum seberat-beratnya karena sudah mengganggu tata kelola negara. Privasi seseorang, karena negara menjamin perlindungan masyarakat, kedaulatan.
"Jadi harus tegas, nggak ada maaf," ujarnya.
Terakhir, Moeldoko menegaskan bahwa situsi dunia memang sedang tidak baik. Ini bisa berimbas ke Indonesia. Sebagai bangsa yang besar, dianugerahi cuaca yang baik, kita tidak perlu takut ancaman krisis pangan, sumber energi, kita masih banyak lahan, laut juga sumber pangan.
Termasuk harus bisa menghemat. Misal mobil listrik bisa menghemat energi, kalau bisa beli mobil listrik kenapa tidak. Ini bisa membawa dampak yang baik untuk Indonesia ke depan.
Terkait ancama krisis finance global, harus dihadapi dengan kondisi yang baik. Namun untuk mengantisipasi pemerintah sudah siap jangan sampai terjadi inflasi.
"Masyarakat berhemat dalam hadapai situasi ini, agar gejolak apapun bisa survive. Jarus optimistis. Sehingga situasi apapun pasti bisa dihadapi dengan baik," kata Moeldoko mengakhiri klarifikasinya.***