IKN Dipindahkan ke Bandung? Cek Faktanya!

PRIANGANTIMURNEWS - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengusulkan sebakinya pemerintah memindahkan Ibu kota negara (IKN) baru dari Kalimantan timur ke Bandung Jawa Barat.

"Kami mengusulkan pemerintah sebaiknya memindahkan Ibu kota negara (IKN) baru dari Kalimantan timur ke Bandung Jawa Barat", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis 13 April 2023.

Wacana dan persiapan Bandung sebagai IKN, kata Sultan, sesungguhnya telah direncanakan sejak masa Hindia Belanda.

Baca Juga: Kabar Gembira, Otorita IKN Buka Lowongan Pegawai Non-PNS untuk Banyak Posisi, Simak Jadwal dan Persyaratanya

Dan di masa kepemimpinan presiden Joko Widodo Jawa Barat disiapkan oleh dua Mega Infrastruktur yang belum difungsikan secara optimal yakni Bandara internasional Kartajati dan kini Kereta Cepat pertama di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah belum mengevaluasi kembali keputusan pemindahan IKN dari Jakarta ke Panajam Paser Kalimantan Timur.

Hal ini bertujuan untuk mendongkrak tingkat kemanfaatan kedua Mega Infrastruktur tersebut.

Baca Juga: Wah, Pemerintah Bangun 47 Tower di IKN, Khusus ASN, TNI, dan Polri

Dikatakan Sultan B Najamudin bahwa biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak lagi. Maka dia mengusulkan agar IKN dipindahkan ke Bandung.

Sultan B Najmudin menjelaskan, biaya proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta kembali mengalami pembengkakan sebesar 1,2 USD atau setara 18 triliun rupiah dengan pinjaman bunga 3,4 persen.

Sebelumnya, pada 15 September 2022, biaya pembengkakan (cost overrun) pernah naik menjadi US$1.449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Dari cost overrun US$ 1,2 miliar, total pinjaman Indonesia angkanya sekitar US$ 560 juta," tutur menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Senin, 10 April 2023 .

Baca Juga: Pindah Ibu Kota! PUPR Targetkan Hunian Pekerja Kontruksi IKN di Kalimantan Timur Selesai Bulan Februari

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin agar pemerintah menghitung secara saksama untung rugi serta relevansi Mega proyek transportasi darat ini.

Apakah Mega proyek ini terkait dengan posisi Bandung sebagai Kota administrasi dari sebuah provinsi.

“Dengan biaya yang terus membengkak dan titik impas serta izin konsesi yang sangat lama, rasanya tidak bisa dibalikkan jika kereta cepat ini hanya menghubungkan dua ibu kota provinsi.

Maka kata Sultan pemerintah belum terlambat untuk mengevaluasi kembali keputusan memindahkan IKN dari Jakarta ke Panajam Paser Kalimantan Timur.

Hal ini bertujuan untuk mendongkrak tingkat kemanfaatan kedua Mega Infrastruktur tersebut.***