PRIANGANTIMURNEWS - Terkait dengan dugaan penyimpangan yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu, Syarikat Islam (SI) mendukung pemerintah segera turun menyelesaikan polemik dugaan penyimpangan syariat Islam itu.
Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva di sela ngopi di Warung Anas Sulawesi Selatan mendukung pemerintah menyelesaikan polemik yang menjadi perbincangan publik oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun di Desa Mekarjaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
"Kalau sepanjang itu yang terungkap (dugaan penyimpangan), harusnya pemerintah turun tangan, kami dukung itu karena ini meresahkan dan mengganggu keamanan ketertiban," ujar Hamdan Zoelva Sabtu 24 Juni 2023.
Baca Juga: Kacau! Tim Investigasi Ridwan Kamil Temukan Aliran Dana Al Zaytun Berasal Dari Kemenag
Hamdan beralasan jika polemik itu dibiarkan secara terus-menerus dan pemerintah tidak segera bertindak tegas, akan berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Bahkan, rakyat bisa mengambil tindakan sendiri.
"Itu yang dihindari. Saya mengharapkan pemerintah untuk menyelidiki itu bersama MUI (Majelis Ulama Indonesia). Kalau memang ada penyimpangan, dibubarkan saja," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan.
Di tempat yang sama, Imam Besar Islamic Center of New York Shamsi Ali juga menyikapi polemik terkait dengan dugaan ajaran menyimpang di Ponpes Al Zaytun pimpinan Panji Gumilang tersebut.
Baca Juga: Heboh, Densus 88 Sebut Ponpes Al Zaytun ada Keterkaitan Jaringan Teror NII KW 9
"Saya kira masanya pemerintah terlibat supaya jangan melebar ke masyarakat. Biar bagaimanapun akan meresahkan, apalagi kita ini masuk musim politik, segala sesuatu menjadi sensitif," ujar ustaz Shamsi.
Pendapat senada juga disampaikan Direktur Jamaica Muslim Center ini menyebutkan salah satu keunikan Indonesia adalah selalu bermunculan hal-hal seperti itu dengan berbagai macam kasus dugaan penyimpangan. Dengan demikian, untuk menyelesaikan tentu ada peran kuat dari pemerintah.
"Saya kira perlu penyelesaian segera. Kementerian Agama harus segera bekerja sama MUI, kemudian mengambil sikap dan harus tegas. Kalau mengambang terus, nanti masyarakat curiga," papar pria kelahiran Bulukumba, 5 Oktober 1967, ini menekankan.
Meski demikian, kata dia, atas polemik tersebut, masyarakat tidak perlu curiga walaupun saat ini sedang berlangsung pesta demokrasi dalam proses tahapan ke Pemilu 2024 dengan harapan pemerintah segera bertindak.
Baca Juga: Ponpes Al Zaytun Tuai Kontroversi, MUI: Panji Gumilang Telah Lakukan Tindak Pidana!
Mengenai dengan ajaran-ajaran oleh pihak Ponpes Al Zaytun yang beredar ke publik, kata dia, juga dipertanyakan seperti akhir salam diganti salam Yahudi, apa itu dan arahnya ke mana. Begitu pula salat Id bercampur pria dan wanita dengan saf berjarak.
"Penafsiran agama seperti ini, saya katakan tidak boleh, tetapi bisa jadi menyesatkan. Kalau ini dibiarkan terus, akan menjadi benih tumbuhnya aliran lain. Saya kira perlu kehadiran pemerintah, hukum perlu ditegakkan dalam hal ini dan jangan ragu-ragu. Pemerintah perlu tegas," ucapnya.***