Network
PRIANGANTIMURNEWS- Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU), Marzuki Wahid meminta KPK membuka hasil TWK seluruh pegawai secara transparan
Hal itu dia sampailan dalam acara diskusi daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Yayasan LBH Indonesia, Minggu, 23 Mei 2021.
Dia mengatakan, dengan transparansi dan akuntabilitas, masyarakat bisa menilai keberadaan Surat Keputusan (SK) perihal penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK.
Baca Juga: Karang Taruna Muara Gembong Kabupaten Bekasi Lakukan Penanaman Pohon Mangrove
"Sampai sekarang saya belum memperoleh informasi hasil transparan TWK ini. Yang dikemukakan ke publik lolos tidak lolos, nah lolos dan tidak lolos parameternya apa? terus nilai berapa sehingga tidak lolos," kata Marzuki.
Menurutnya, beberapa pegawai dari 75 pegawai yang tidak lolos merupakan pegawai yang memiliki integritas tinggi di lembaga antirasuah itu.
Untuk itu, dia meminta Dewan Pengawas KPK ikut turun tangan dalam menyelesaikan polemik ini.
Lebih lanjut, dia juga meminta Presiden Joko Widodo segera menginstruksikan bawahannya untuk menjalankan keinginannya agar puluhan pegawai KPK itu kembali dipulihkan dan bisa bekerja kembali seperti sedia kala.
Baca Juga: Tiga Hal yang Dilakukan Jurgen Klopp saat Liverpool Berhasil Mengamankan Tiket ke Liga Champions
"Segera diakhiri polemik ini, dan 75 orang itu dikembalikan lagi statusnya sebagaimana pernyataan Pak Jokowi yang sesuai putusan MK, bahwa alih status ini tidak boleh merugikan pegawai," ucap Marzuki.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku sejak awal KPK tidak berniat untuk memecat mereka. Itu dilakukan demi meningkatkan kualitas pegawai KPK. Firli menyatakan pihaknha akan menindaklanjuti arahan Jokowi soal 75 pegawai KPK.
"KPK sebagaimana arahan presiden, kita pegang teguh dan kita tindak lanjuti dengan cara koordinasi komunikasi dengan Menpan dan kepala BKN," kata Firli beberapa hari lalu.
Baca Juga: 3 Menteri Kabinet Indonesia Maju Laksanakan Kunker Ke Kebumen Jawa Tengah
Firli mengaku akan bertemu dengan kementerian/lembaga terkait nasib 75 pegawai KPK pada 25 Mei. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo mengakui akan menggelar rapat bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KPK membahas nasib 75 pegawai tak lolos TWK itu.***
