Network
Oleh sebab itu, rapat kerja ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemampuan K/L di sektor kemaritiman, khususnya di bidang peringatan dini, dalam mendukung rancangan strategi kolaborasi pengawasan terhadap pelaksanaan hak lintas kapal asing.
Tidak hanya itu, upaya meningkatkan kolaborasi pengamanan laut di Sulawesi-Sulu juga dilakukan. Tantangan yang semakin kompleks terhadap ancaman non-tradisional, telah menjadi atensi para penegak hukum di laut dari negara-negara di kawasan.
Baca Juga: Kabar Gembira, Jawa Barat Tembus Raih 330 Medali di Klasemen Ajang PON XX 2021 di Papua
“Dibutuhkan sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengawasan, dan penjagaan keamanan laut agar tetap sejalan dengan ketentuan hukum nasional dan/atau konvensi internasional. Identifikasi sumber daya dapat dilakukan guna mendukung implementasi dua rancangan strategi keamanan laut”, tutur Laksma Bakamla Joko mengakhiri sambutannya.
Rapat kerja yang dilaksanakan selama dua hari secara tatap muka dan daring ini, diikuti oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu; Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kemenkeu RI; Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP; Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kemenkumham; Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK RI; Basarnas RI; Polair; TNI AL; Pemkot Menado; Pemkot Tarakan; Pemkab Gorontalo Utara; Pemkab Buol; dan seluruh jajaran Direktorat Bakamla RI; KPIML; UPH; Biro Perencanaan dan Organisasi; dan Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur.***
