Network
PRIANGANTIMURNEWS- Pada acara Penyampaian Catatan Akhir Tahun Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Mahfud MD menegaskan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan bukan untuk melindungi rezim pemerintahan Presiden Jokowi.
Acara yang digelar di Jakarta pada hari Kamis, 15 Desember 2022 itu, memberi titik terang kepada sejumlah masyarakat yang kontra atas salah satu pasal di KUHP.
Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengatakan KUHP yang baru saja disahkan baru akan resmi berlaku tiga tahun lagi.
Baca Juga: Gara-Gara Abu Rokok Mata Balita Gak Bisa Dibuka
"KUHP itu berlaku tahun 2025, bukan untuk melindungi Pak Jokowi," kata Mahfud.
Ia menuturkan pengesahan KUHP tersebut bukanlah untuk menangkap orang yang menghina Presiden Jokowi.
Menurutnya, KUHP ini untuk melindungi mereka yang nantinya akan menjadi Presiden di Pemilu mendatang agar tak dihina.
Baca Juga: Daftar Resmi Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2024, Terbaru dan Lengkap
"Kok dituduh untuk melindungi pak Jokowi, untuk menangkap orang-orang yang kritis. Ini untuk melindungi anda yang mau jadi presiden di Pemilu mendatang agar anda tidak dihina-hina dan negara aman," ucapnya.
Ia juga mengatakan, Presiden Jokowi sendiri mengatakan kepadanya kalau tidak mempermasalahkan orang yang mengkritisi dan menghina kinerjanya.
Perlu diketahui salah satu pasal yang dipermasalahkan oleh masyarakat pada KUHP yang baru disahkan terdapat di Pasal 218 Ayat (1).
Baca Juga: Pengantin Baru Erina Gudono Berulang Tahun, Ini yang Dilakukan Kaesang Pangarep
Dimaana pasal tersebut mengatur tentang pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
"Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV," bunyi pasal 218 Ayat (1).
Bagian penjelasan pasal itu menyebut menyerang kehormatan adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri. Perbuatan menista atau memfitnah masuk dalam kategori itu.
Pada Ayat (2) pasal tersebut memberi pengecualian. Perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri tidak termasuk kategori penyerangan kehormatan atau harkat martabat.
Baca Juga: Cek Fakta: Danang DA Dikabarkan Meninggal Karena Kecelakaan, Ini Penjelasannya
"Yang dimaksud dengan 'dilakukan untuk kepentingan umum' adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan presiden dan/atau wakil presiden," bunyi penjelasan pasal 218 ayat (2).***
Sumber : ANTARA
