Network
PRIANGANTIMURNEWS- Kapolres Ciamis AKBP Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti yang digunakan alat untuk menangkap Bernih Bening Lobster di wilayah perairan Pangandaran. Pemusnahan ini dilakukan di Lapang Katapang Doyong Pantai Timur Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa 6 April 2021.
Kegiatan pemusnahan dihadiri Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata, Wakil Bupati Pangandaran H. Ujang Endin Idrawan, Ps. Danramil 1320/Pangandaran, Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Yuyun Wahyudi, SH., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Akbar Iswanto, SH., M.Hum., dan Pos TNI AL Pangandaran Kapten Laut PM Toto Sukarto, SH., PSDKP Pangandaran Nanang Priyanto, Wakil Ketua HNSI Pangandaran, M. Yusuf, Tokoh Masyarakat Pangandaran sekaligus Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti dan Ketua KUD Minasari Pangandaran Datam.
Baca Juga: Bupati Jeje Menolak Pengusaha Penandatanganan Baby Lobster, Susi Pudjiastuti: Kita Bersinergi
Pemusnahan ini dilakukan oleh Anggota Sat Pol Air Polres Ciamis, TNI AL Pangandaran, Camat Pangandaran, Kepala Desa Pangandaran, Pokmaswas Tunas Bahari Pangandaran, Perwakilan Ketua Rukun Nelayan, Sat Pol PP Pangandaran, SAR Baraccuda, dan Satgas Jaga Lembur Pangandaran.
Kapolres Ciamis AKBP Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., menyampaikan apresiasi atas sinergi para aparat penegak hukum dalam upaya memberantas penjualan Bernih Bening Lobster (BBL) khususnya di Periaran Pangandaran.
Dia pun berharap dapat membuat efek jera dari para pelaku agar tidak melakukan penangkapan dan jual beli BBL.
Baca Juga: Mengenal Biografi dan Profil Abuya Uci, Ulama Kharismatik dari Tanggerang
"Kami Polri khususnya Sat Pol Air Polres Ciamis selalu siap bersinergi dengan APH terkait dalam upaya pencegahan jual beli BBL. Sehingga ekosisetem Lobster di Indonesia dapat terus terjaga hingga anak cucu kita kelak bisa merasakan," kata Kapolres.
Sebagaimana diketahui, barang bukti tersebut berasal dari hasil operasi gabungan aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Pangandaran.
