Network
Ketua DPD PPNI Tasikmalaya, Endang Nurjamil menyebut koordinasi kami dengan DPRD hanya proses perlindungan hukum perawat yang mengalami diduga mendapat prundungan.
"Tentu dalam proses hukumnya kita menginduk pada peraturan yang berlaku, karena semua yang telah terjadi ada aturannya. Kita tahu fungsi legislatif bukan sebagai ekskusi, tetapi kami dari pihak korban hanya ingin mendapat perlindungan hukum dari pemerintah."kata, Enjang Nurjamil.
Baca Juga: Bonus Fantastis Jika Persib Bandung Berhasil Kalahkan Persija! Cek Faktanya
Kewenangan pemerintah dalam hal ini sangat luas dan itu masyarakat bisa menjabarkannya. termasuk DPRD juga sebagai lembaga pemerintahan atau sebagai orangtua kita. Makanya kita datang kesini untuk menyampaikan persoalan yang terjadi.
"Di sini kita bukan unjuk kekuatan, tetapi minta keadilan, karena yang namanya kekuatan pada akhirnya akan jatuh juga. Jadi buat apa main kekuatan, sedunia ini kita hidup bagaimana jati diri kita agar bisa manfaatnya bagi oranglain," katanya.
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya H Ate Tachjan menyebut, dengan adanya insiden tersebut insya Allah kami akan membantu dan terbuka untuk membantu mengkomunikasikan kasus ini.
Baca Juga: Inilah Cara Cepat Mengatasi Nyeri Rematik Dengan Aman dan Efektif
"Kami dari Komisi 1 dan Komisi 4 akan bergerak melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kota, TNI dan juga Polisi Polres Tasikmalaya Kota yang memang sejatinya semua mitra kerja kami dikomisi."kata, Ate.
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat menyebut, kami siap melakukan komunikasi dengan PPNI.
"Saya tahu setatus para perawat saat ini sangat digonjang ganjing oleh pemerintah," ujar Anang.
