PRIANGANTIMURNEWS- Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenag), Waryono menyebut mencabut ijin operasional Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur.
Pencabutan izin tersebur ditandai dengan pembekuan nomor statistik dan tanda daftar pesantren.
Menurutnya, Kemenag memiliki kuasa adminstratif membatasi ruang gerak lembaga yang di duga melakukan pelanggaran berat.
"Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” katanya.
Baca Juga: Jordi Onsu Jadi Korban Santet Setelah Sang Kakak Ruben Onsu
Dirinya mengatakan, pencabutan ijin tersebut dilakukan Kementerian Agama karena salah satu petingginya merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan santri.
Selain itu, pihak pesantren juga menghalang-halangi proses hukum terhadap MSAT.
"Kemenag mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut," ujarnya.
Menurutnya, perbuatan cabul jelas dilarang dalam ajaran agama, jadi bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum.
Dengan dicabutnya ijin pesantren, Waryono memastikan para santri akan tetap mendapatkan akses pendidikan yang semestinya sehingga orang tua para santri tidak perlu khawatir.
Dirinya akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur dan juga Kankemenag Jombang.
“Yang tidak kalah penting agar para orang tua santri ataupun keluarganya dapat memahami keputusan yang diambil dan membantu pihak Kemenag. Jangan khawatir, Kemenag akan bersinergi dengan pesantren dan madrasah di lingkup Kemenag untuk kelanjutan pendidikan para santri," katanya.***