Network
Kang Emil juga menegaskan bahwa Tim Pengaduan PPDB akan terus bergerak dan melakukan investigasi lanjutan terhadap kecurangan dan manipulasi data serupa.
Sistem zonasi dalam PPDB ini pertama kali diberlakukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Muhadjir Effendy sejak tahun 2016.
Baca Juga: PPDB SMA di Kota Tasikmalaya Diduga Menyimpan Konspirasi
Penerapan sistem zonasi ini maksud awalnya adalah untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas dan diharapkan bisa mengatasi ketimpangan di masyarakat.
Tetapi tujuan awal sistem zonasi tersebut masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin anaknya diterima di sekolah yang diinginkan sang anak.
Salah satunya melakukan kecurangan dan memanipulasi data di dalam Kartu Keluarga. Bahkan ada yang nekat memanipulasi harta kekayaannya.
Baca Juga: Hasil Pengumuman PPDB Berbeda dengan Absensi, Kok Bisa?
Seperti yang sempat viral di media sosial, ada dua orang tua di Kota Serang Banten yang mamakai Surat Keterangan Tidak Mampu SKTM) untuk anaknya ikut PPDB jalur afirmasi. Padahal mereka berprofesi sebagai pengusaha dan calon anggota dewan. Miris.***
