Network
Padahal dana itu juga bisa untuk infrastruktur dan membangun kantor. Kenyataan yang terjadi di lapangan, masih banyak kantor desa yang rusak, jalan desa jelek.
Makanya Simon Nahak mengaku kadang langsung turun ke lapangan, ke desa-desa. "Kadang kami sudah sampai ke desa, tapi pukul 10.00 desa belum dibuka," katanya.
Tujuan langsung ke lapangan kata Simon Nahak selain untuk melakukan sidak penggunaan dana desa, juga untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Kira-kira apa yang dibutuhkan masyarkat di desa tersebut. Misalnya butuh pendidikan, air bersih atau penerangan listrik. Kita akan koordinasi dengan instansi terkait.
Jadinya intinya dalam hal penanggulanga korupsi harus dimulai dari pinggir. Ibarat seperti makan bubur, tidak boleh dari tengah, tatapi dari pinggir.
Pertama dilakukan secara represif dulu, Kalau ada temuan, dikasih pengertian, uang agar dikembali ke dana desa. Kalau yang diselewengkan dari dana desa. Tetapi kalau pajak yang harus dikembali ke kas daerah.
Namun kalau secara represif tidak mempan, mau tidak mau harus diproses secara hukum. Mereka harus berurusan dengan aparat penegah hukum (APH).
Termasuk untuk ASN, disiplin ujuga harus tetap ditegakkan. Kalau ada temuan penyelewengan yang dilakukan onum ASN, harus dilakukan audit terlebih dahulu oleh auditor inspektorat.
Baca Juga: Kopda M Masih Diburu PM Kodam IV Diponegoro, Diduga Kabur Usai Peristiwa Penembakan Istrinya
Jadi tidak boleh langsung trabrak saja, semua tetap ada prosesnya. Dan yang paling penting harus kedepankan asas praduga tak bersalah. "Kalau main tabrak bupati juga bisa kena," katanya.
