Network
Kepala Keamanan dan Kepercayaan Twitter, Ella Irwin mengatakan bahwa iklan berbasis sebab yang akan diizinkan di Twitter mencakup iklim perpolitikan yang mengedukasi, yang meningkatkan kesadaran tentang masalah pendaftaran pemilihan umum, perubahan iklim politik, atau program pemerintah seperti sensus dan survey.
Saat tahun 2018 konsep tersebut pernah diterapkan, dan iklan politik tersebut menjadi bagian dari pendapatan Twitter yang besar, terhitung kurang lebih 3 juta dolar AS dari total pengeluaran.
Baca Juga: Tak Tahan Dicibir Netizen, Istri Indra Bekti Jual Ini! Harganya Fantastis!
Alasan Twitter melarang iklan politik dan menerapkan kebijakan larangannya pada 2019 akibat mendapatkan kritik yang sangat luas bersama dengan perusahaan media sosial lainnya.
Juga dianggap telah memberikan informasi yang salah tentang pemilu dan menyebarkannya dengan luas.
“Kami percaya jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli,” cuit Kepala Eksekutif Twitter, Jack Dorsey, saat mengumumkan langkah tersebut.
Namun, tampaknya sekarang kebijakan larangan tersebut dilonggarkan peraturannya setelah “agen iklan besar” merekomendasikan untuk tidak membeli iklan pada platform Twitter tersebut.
Baca Juga: Drama Terbaru Park Hyung Sik 'Our Blooming Youth' Telah Merilis Poster Terbaru Penuh Warna
Perubahan yang terjadi memang cukup membuat pengguna media sosial Twitter terheran-heran, atas kebijakan baru yang diterapkan ini.
Hal yang mencolok lainnya adalah kembalinya iklan politik di Twitter, bisa berdampak sangat besar pada platform tersebut terutama saat akan menjelang pemilihan presiden AS 2024 mendatang.
