Network
PRIANGANTIMURNEWS - Bentrokan besar terjadi di Georgia tepatnya di Ibukota Tbilisi, pasca aksi unjuk rasa penentangan Rancangan Undang-Undang Agen Asing.
Dalam peristiwa tersebut Ribuan orang telah turun ke jalan-jalan selama dua hari berturut-turut untuk memprotes rancangan undang-undang agen asing yang kontroversial.
Bentrokan besar yang terjadi pada hari Rabu, 8 Maret 2023 sehari setelah disahkan RUU tersebut dalam pembacaan pertamanya di parlemen.
Baca Juga: Waspada! Musim Hujan ada Penyakit Bawaan Banjir, Leptospirosis dari Kencing Tikus
Aksi pengunjuk rasa tersebut telah memicu bentrokan kekerasan dengan pihak aparat kepolisian, sebabkan beberapa warga terluka dan sebanyak 66 orang ditangkap.
Lantas apa sebenarnya yang tertulis di RUU Agen Asing ?
RUU tersebut bertema 'Tentang Transparansi Pengaruh Asing' secara resmi menargetkan pengungkapan aliran uang dari luar negeri.
Tetapi para kritikus khawatir itu adalah cara pemerintah untuk menindak suara-suara yang menentang pemerintah.
Undang-undang yang diusulkan menetapkan bahwa organisasi seperti 'media' tertentu dapat diklasifikasikan sebagai 'agen asing'.
Apabila mereka menerima lebih dari 20 persen pendanaan mereka dari luar negeri.
Para kritikus merujuk pada undang-undang serupa yang juga disahkan pula di negeri Rusia.
Di mana semua organisasi atau individu yang menerima dukungan keuangan dari luar negeri atau di bawah pengaruh asing, dinyatakan sebagai agen asing.
Ghia Nodia, mantan menteri pendidikan Georgia, menyampaikan UU tersebut kemungkinan besar menghambat kebebasan pers di Georgia.
Baca Juga: Inilah 6 Atribut yang Menjadikan Kylian Mbappe Salah Satu yang terbaik di Dunia di Usia 24 Tahun
Di mana kedepannya sebagian besar media akan dikendalikan oleh pemerintah.
“Sebagian besar media independen di Georgia mendapat dukungan dari luar," ujar Nodia.
"Pemerintah mengatakan bahwa itu hanya untuk transparansi tetapi rancangan undang-undang ini meniru undang-undang Rusia," tambahnya.
"Sementara di Rusia, undang-undang tersebut merupakan langkah untuk menekan media independen,” sambungnya.
Khatia Dekanoidze, anggota parlemen menyampaikan bahwa masyarakat Georgia memiliki semangat demokrasi dan supremasi hukum.
Baca Juga: AS Roma vs Real Sociedad di Liga Europa: Pratinjau, Jadwal, H2H, Prediksi Skor
“Georgia memiliki masyarakat sipil yang sangat bersemangat yang memperkuat demokrasi dan supremasi hukum” ungkap Dekanoidze.
Serta ha tersebut, dalam hal ini 'media' mendapatkan dana dan bantuan teknis dari Uni Eropa (UE) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Georgia mengajukan telah keanggotaan UE bersama dengan Ukraina dan Moldova, beberapa hari setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari tahun lalu.
Pada bulan Juni, para pemimpin UE memberikan status kandidat Keanggotaan resmi kepada Kyiv dan Chisinau.
Namun tidak untuk Tbilisi, UE menyampaikan bahwa mereka harus menerapkan sejumlah reformasi terlebih dahulu.
Baca Juga: Pemain Termahal Lawan Timnas Indonesia DI FIFA MATCHDAY MARET! Catat Jadwalnya!
Membatasi peluang pendanaan untuk kelompok masyarakat sipil dan pembatasan akan menjadi hambatan untuk bergabung dengan UE, kata Dekanoidze.
Bagaimana Pergolakan yang terjadi dalam Pemerintahan Georgia?
Irakli Garibashvili, Perdana Menteri Georgia yang juga ketua Georgian Dream yakni partai yang memimpin kekuatan terbesar pemerintah dan parlemen.
Telah membela RUU tersebut, dengan mengatakan itu akan membantu membasmi pihak yang bekerja melawan kepentingan negara dan Gereja Ortodoks Georgia yang kuat.
Dia juga menuduh 'oposisi radikal' Georgia menghasut pengunjuk rasa untuk melakukan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Baca Juga: Inilah Beberapa Pihak Yang Menolak Israel Pentas di Piala Dunia U20 2023 Indonesia
Tetapi Salome Zourabichvili, presiden Georgia berbicara kepada para demonstran dan meyakinkan mereka akan dukungannya.
Pemimpin Pro-Eropa mengatakan anggota parlemen yang memilih rancangan undang-undang telah melanggar konstitusi, berjanji untuk memveto jika disahkan oleh parlemen.
Protes dimulai lagi pada Rabu sore, dengan pawai untuk memperingati Hari Perempuan Internasional yang merupakan hari libur umum di Georgia.
Saat aksi tersebut, demonstran membawa bendera Georgia bahkan bendera UE serentak meneriakkan 'Tidak pada Hukum Rusia'.
Kementerian dalam Negeri menuduh pengunjuk rasa melakukan 'hooliganisme' kecil-kecilan dan menentang otoritas negara.
Baca Juga: KABAR BURUK!! Pemulihan Cedera 8 Bulan Zanadin Fariz Absen di Piala Dunia U-20
"Orang-orang memulai serangan terorganisir di gedung parlemen, melemparkan bom molotov dan kembang api," kata kementerian dalam Negeri.
Hingga sebanyak 50 petugas polisi pun ikut terluka dalam bentrokan Selasa malam, 7 Februari 2023 dan beberapa masih dirawat di rumah sakit.
Begitu pula sebaliknya dengan para warga yang juga mengalami luka atas insiden bentrokan besar tersebut.
Bagaimana dengan Reaksi Internasional?
Pada hari Rabu, negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania menyatakan keprihatinan tentang rancangan undang-undang tersebut.
Baca Juga: AS Roma vs Real Sociedad di Liga Europa: Pratinjau, Jadwal, H2H, Prediksi Skor
“Kami meminta Parlemen Georgia untuk secara bertanggung jawab menilai kepentingan negara yang sebenarnya," tulis dalam keterangan pada diplomat Georgia.
"Serta menahan diri dari keputusan yang dapat merusak aspirasi rakyat Georgia untuk hidup di negara demokratis yang bergerak maju menuju UE dan NATO,” sambung tulisan tersebut
Pada saat yang sama, mereka meminta pemerintah Georgia untuk menghormati hak rakyat untuk melakukan protes damai.
Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang Georgia menghadapi kritik internasional yang meningkat karena anggapan kemunduran demokrasi.***
