Network
PRIANGANTIMURNEWS - Voting suara untuk rancangan resolusi Gaza kembali tertunda karena alasan yang situasi yang kian memanas.
Pertemuan yang seharusnya berjalan pada Senin, 18 Desember 2023. Harus tertunda sebanyak tiga hari berturut-turut.
Pertemuan yang akan dihadiri oleh 15 anggota Dewan tersebut tertunda kembali pada Rabu, 20 Desember 2023.
Serta akan pemungutan suara Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu akan dijadwalkan ulang hari ini, 21 Desember 2023.
Baca Juga: Inilah Daftar Trending Topik Indonesia Selama Tahun 2023, Dari 'Cuaks' Sampai 'Seblak Rafael'
Rancangan resolusi yang disiapkan oleh Uni Emirat Arab (UEA), berisi tentang seruan untuk menghentikan perang antara Palestina-Israel yang semakin memanas dan mulai meluas.
Termasuk seruak untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan yang aman. Mengambil langkah konkrit, menuju Gencatan Senjata Permanen.
Sebelmnya, resolusi gencatan senjata telah di mediasi oleh Qatar. Tetapi tidak diperpanjang karena.
Sebab Israel melanggar janji dengan terus menyerang dan mengambil tawanan baru saat periode waktu gencatan senjata.
Baca Juga: Sembilan Manfaat Minum Kopi Hitam Tanpa Gula Setiap Hari dan 7 Efek Negatifnya
UEA juga memberikan resolusi gencatan senjata sebelum itu dan setelahnya, tetapi Amerika Serikat (AS) selalu menggunakan Hak Vetonya di DK PBB.
Hal tersebut membuat negara mayoritas Islam geram, karena PBB sama sekali tidak berdaya di hadapan satu negara yang melakukan Veto.
Pada pertemuan kali ini, negara-negara yang menyetujui rancangan resolusi Gaza benar-benar telah berpikir dan berbicara satu sama lain untuk mencegah Hak Veto AS.
Isi dari rancangan resolusi juga memuat point penegasan kembali bahwa semua pihak yang berkonflik harus mematuhi kewajiban.
Baca Juga: 15 Link Download Twibbon Tahun Baru 2024, Segera Share Untuk Meramaikan Media Sosial
Berdasarkan hukum internasional terkait perang, mereka juga meminta agar mekanisme pemantauan PBB segera dikerahkan.
Hal tersebut merujuk pada sikap Israel yang selalu mengabaikan peraturan perang, point tersebut juga dapat menyasar pada sikap AS terhadap Laut Merah.
Mengingat Selat Bab Al-Mandeb hanyalah jalur perdagangan dengan otoritas laut Yaman, yang akan diintervensi oleh AS dan sembilan negara lain karena Houthi menghantam kapal Israel.
KETEGANGAN DI LAUT MERAH
Perang Palestina-Israel, berpengaruh terhadap menegangnya jalur perdagangan Laut Merah.
Baca Juga: Kapolres, Wali Kota dan Ketua DPRD Musnahkan Ribuan Botol Miras
Sebab, persenjataan dan bantuan untuk Israel salah satunya datang dari jalur tersebut.
Bersamaan dengan membaiknya hubungan Arab Saudi dan Iran, yang memiliki dominasi konflik di Yaman antara Ansarallah (pihak Arab) dan Houthi (Sekutu Iran).
Telah mempengaruhi akses pasukan pemberontak Houthi yang didukung Iran untuk menyita dan menyerang kapak-kapal Israel atau tujuan Israel.
Ansarallah yang merupakan militer Yaman tak terlibat sama sekali, tetapi juga tidak menghentikan sikap Houthi karena normalisasi Arab-Iran dan keterkaitan erat dengan tujuan Palestina.
Baca Juga: Dahsyat! Berkat Ngariung Berdaya, Jabar Berjaya Bersama BTPN Syariah
Kondisi tersebut memaksa Amerika Serikat untuk mengintervensi wilayah Yaman, karena memperburuk situasi Israel ang merupakan sekutu AS dan Eropa.
Koalisi Patroli Laut Merah resmi dibentuk oleh AS pada Selasa, 19 Desember 2023 dengan 10 negara yang akan mengintervensi Selat Bab Al-Mandeb, Yaman.
Negara yang tergabung dalam patroli Laut Merah diantaranya adalah AS, Inggris, Kanada, Prancis, Belanda, Spanyol, Italia, Norwegia, Seychelles, dan Bahrain.
Perang di Laut Merah akan terjadi, jika Houthi atau 10 negara tersebut tetap bersikukuh dan tidak menemui kesepakatan dalam perang Palestina-Israel yang terus memburuk.
Baca Juga: Inilah Daftar Resmi 29 Nama Untuk Mengikuti Pemusatan Latihan di Turki
Disisi lain, Jerman sedang mempertimbangkan opsi militer dan aspek hukum untuk bergabung dengan angkatan laut pimpinan AS.
Dalam patroli yang bertujuan melindungi kapal-kapal yang transit di Laut Merah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Steffen Hebestreit, Juru Bicara Pemerintah Jerman pada Rabu, 22 Desember 2023 di Berlin.
Bahwa gangguan terhadap perdagangan maritim di Laut Merah tidak dapat diterima.
“Kami sekarang sedang mengkaji apakah ada opsi bagi Jerman untuk berpartisipasi dalam misi ini,” kata Hebestreit.
“Tentara Jerman adalah tentara parlementer. Artinya, diperlukan mandat dari parlemen untuk berpartisipasi dalam misi tersebut. Keputusan akhir akan diambil oleh parlemen,” tambahnya.
Barat menarasikan dukungan terhadap Israel, dengan suara untuk melindungi jalur perdagangan internasional.
Dalam babak baru ini, Kepala Politik Hamas Ismail Haniyeh tengah berada di Kairo, Mesir.
Untuk kemungkinan negosiasi lebih lanjut tentang kondisi Palestina-Israel, termasuk tawanan dan gencatan senjata.***
Key: resolusi gaza, DK PBB, tertunda, gencatan senjata, kemanusiaan, Israel, UEA, Houthi, AS, Laut Merah, ketegangan.
