PRIANGANTIMURNEWS- Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengukuhkan Sekretaris Daerah Kusdiana sebagai Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di ballroom Hotel Pantai Indah Timur Pangandaran, Kamis, 29 April 2021.
Pengukuhan Ketua TP2DD dan TPAKD Kab Pangandaran juga disaksikan dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan, Kepala Bank Indonesia Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Divisi SPPUR Safi'i, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya Darjana serta Kepala OJK Tasikmalaya Edi Ganda Permana. Tampak hadir Ketua DPRD Kab Pangandaran Asep Noordin serta pejabat dilingkup Pemkab Pangandaran.
Melalui pengukuhan Ketua TP2DD dan TPAKD, Pemerintah Kab Pangandaran mendorong untuk memanfaatkan teknologi dalam percepatan pembangunan daerah. Dimana pemanfaatan teknologi tersebut membuahkan peningkatan di berbagai aspek tak terkecuali ekonomi.
Baca Juga: Usai menyantap Lontong Sayur dan Es Campur, Puluhan Santri di Bekasi Keracunan
Guna mewujudkan hal itu, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan mengukuhkannya.
TP2DD ini bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK sehingga masyarakat dapat melek teknologi dan bisa memanfaatkan perkembangan digital dengan maksimal, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggenjot Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kab Pangandaran.
Jeje mengatakan, bahwa TP2DD ini dalam RPJMD 2021 sudah muncul, sehingga di 2022 digitalisasi daerah sudah bisa dimulai. Jeje juga mencontohkan, kenapa pajak hotel dan restoran di Pangandaran tidak pernah meningkat, karena persoalannya masih manual.
Baca Juga: Jual Adik Ipar yang Masih di Bawah Umur, Pasangan Suami Istri Ditangkap Polisi
"Saya ingin mengukur juga berapa jumlah pengunjung wisata yang masuk ke Pangandaran, tapi belum bisa karena masih manual. maka di tahun 2022 kita akan mulai dengan digitalisasi," kata Jeje.
Dengan digitalisasi lanjut Jeje, nanti tinggal klik saja bisa mengetahui berapa pajak yang masuk dan berapa jumlah pengunjung serta berapa belanja petani, berapa juga kebutuhan pupuk itu akan ketahuan semua," ungkapnya.
Seraya dirinya mengatakan, akan membenahi koperasi yang ada di pasar Pangandaran untuk melindungi kepentingan para pedagang dan pembeli.
Baca Juga: Presiden Jokowi didampingi Mensos Serahkan Santunan kepada 53 Keluarga Korban KRI Nanggala 402
Sementara Kepala Divisi SPPUR Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Safi'i mengatakan, kalau melihat dari sisi digitalisasi saat pandemi Covid-19, ini merupakan salahsatu upaya agar ekonomi tetap berjalan.
"Karena dengan digitalisasi kita tidak turun langsung, mau beli barang dan membayar pun bisa melalui digitalisasi," ujarnya.
Bahkan menurut Safi'i, ketika pendemi ini justru bisa bertahan dan menolong yakni melalui perdagangan secara online sehingga ekonomi tetap berjalan.
Baca Juga: Hari Tari Sedunia, Ini Daftar Tarian Daerah Populer di 34 Provinsi Indonesia
"Justru di saat pandemi Covid-19 dengan digitalisasi, ekonomi semakin naik. Contoh kita punya uang tapi takut pergi ke pasar karena takut corona, pedagang juga bingung mau jual ke siapa. Nah dengan pasar online atau digital yang punya uang bisa belanja dan yang punya barang pun bisa menjual melalui pasar online," ujarnya.
Seraya dirinya menambahkan, dengan pengukuhan TP2DD Kab Pangandaran sebagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menggenjot Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk di Kab Pangandaran.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya Darjana menyampaikan, di saat pandemi Covid-19, Pangandaran berada di posisi rangking ke 4 dari 27 kabupaten/kota di Jawa barat yang masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian.***