Network
PRIANGANTIMURNEWS- Presiden Joko Widodo pada bulan Januari 2021 telah meluncurkan tiga jenis bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) se-Indonesia.
Tiga jenis bantuan yang diluncurkan yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Selain secara simbolis diberikan kepada sejumlah penerima yang hadir di Istana Negara, juga dilaksanakan penyerahan bantuan tunai oleh para gubernur di 34 di Indonesia yang terhubung secara virtual.
Baca Juga: Ternyata Ternak Domba dengan Cara Digembala Lebih Menguntungkan daripada di Kandang
Hal itu termasuk yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Jabar Dodo Suhendar.
Dalam laporannya, Dodo menuturkan jumlah KPM penerima bantuan tunai tahun 2021 alami penurunan karena adanya KPM yang graduasi atau lulus dari jeratan kemiskinan.
Sebelumnya pada tahun 2020 jumlah KPM yang menerima bantuan tunai dari pusat yaitu sebanyak 7.659.907 KPM, sedangkan tahun 2021 ini sebanyak 7.421.816 KPM.
Baca Juga: Segera Dibuka Pendaftaran 1 Juta CPNS, Persiapkan Dokumen Sejak Dini agar Bisa Lolos
Adapun rinciannya, 1.718.362 KPM penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 3.515.180 KPM akan menerima bansos program sembako atau BNPT dan 2.188.274 KPM akan menerima bantuan sosial tunai (BST).
“Untuk BST sebesar Rp 300 ribu per KPM tiap bulannya yang akan disalurkan mulai Januari hingga April ini, untuk BNPT itu Rp 200.000 per KPM setiap bulannya selama setahun ini dan untuk PKH itu disalurkan dalam empat termin yaitu Januari-April-Juli-Oktober, untuk jumlah bantuannya masih dikonfirmasi,” ucap Dodo.
Dengan adanya bantuan tunai tersebut, Ridwan meminta masyarakat penerima harus menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari, bukan untuk membeli rokok atau kebutuhan yang bukan primer. Selain itu, Ridwan pun memperingati jangan sampai ada potongan di lapangan.
Baca Juga: Ace Hasan: Kondisi Darurat, Vaksin Covid Sudah Semestinya Halal
“Presiden memberikan arahan agar pemerintah daerah kawal langsung penyaluran bantuan ini. Pastikan tidak ada potongan dengan alasan apapun. Itu tidak diperkenankan dan itu masuk ranah pidana kita tindak secara tegas,” kata dia.
Pada penerima, bantuan ini buat ketahanan sosial hanya dibelikan untuk kebutuhan pokok. Laporkan kalau dibelikan hal-hal yang tidak pokok seperti rokok atau kebutuhan yang tidak primer.
Presiden juga memberikan arahan agar bantuan ini bisa gerakan ekonomi daerah, tadi disampaikan sama Bu Risma (Mensos) agar ini jadi gerakan sosial yang baik hingga ekonomi dibawah bisa bergerak cepat.
Baca Juga: Tanah Bergerak di Kawali Ciamis Puluhan Rumah Rusak, Warga Ketakutan
Terkait pembagian bansos tersebut, Ridwan mengatakan agar Dinas Sosial dan perbankan yang ditunjuk sebagai penyalur bansos bisa menerapkan skema pembagian yang tepat, sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan penerima.
"Kami instruksikan bagaiaman manajemen pemanggilan antrean jangan sembarangan, jangan berkerumun, pelayanan lama maka ada penumpukan dan masalah untuk kita," katanya.
Dilansir dari Setkab.go.id, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam laporannya, PKH ditargetkan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 28,7 triliun.
Baca Juga: China Didesak Australia Soal Akses Tim Covid WHO Tidak Harus Ditunda
Penyaluran dilakukan dalam empat tahap yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
Sementara, sasaran BPNT/Kartu Sembako target pertama adalah 18,8 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp200 ribu setiap bulannya. dengan target anggaran sebesar Rp42,5 triliun. Penyaluran juga dilakukan oleh bank Himbara.
Adapun BST menyasar 10 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp300 ribu selama empat bulan dari bulan Januari sampai April. Bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Total anggaran untuk program ini adalah Rp12 triliun.
Baca Juga: Menurunkan Kolestrol dengan 11 Sayuran Alami Ini
Mensos mengungkapkan, bagi penerima bantuan yang sakit, lanjut usia, atau penyandang disabilitas, maka bantuan tersebut akan diantar langsung ke tempat tinggal masing-masing oleh petugas dari bank Himbara maupun PT Pos Indonesia.
Adapun total anggaran yang disalurkan bulan Januari, ujar Risma, adalah sebesar Rp13,93 triliun, dengan rincian untuk PKH sebesar Rp7,17 triliun, Kartu Sembako Rp3,76 triliun, dan BST sebesar Rp3 triliun.
“Guna pemanfaatan yang bijak dan tepat, untuk bantuan tersebut kami memberikan arahan penggunaan bantuan yang akan kami sampaikan baik melalui publikasi leaflet, sosialisasi, maupun edukasi, yang disampaikan oleh petugas bank maupun PT Pos,” ujar Mensos.
Baca Juga: Progres Pembangunan Ruang Terbuka Publik Paamprokan Capai 80 Persen
Dicontohkan Risma, PKH dapat digunakan secara bijak dan tepat seperti peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, dan mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar modal usaha, dan sebagian untuk ditabung.
Sementara Kartu Sembako, dapat digunakan untuk berbelanja di e-Warong setempat atau tempat-tempat penjualan makanan untuk bahan pokok karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sumber vitamin serta mineral.
Sementara, BST yang diberikan kepada mereka di luar penerima PKH dan Kartu Sembako, dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok bahan makanan seperti beras, jagung, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Baca Juga: Tarik Rem Kembali, Pemerintah Aktifkan Posko Covid-19 Tegaskan Prokes
“Kemudian kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan minuman keras. Untuk hal tersebut, kami mohon dukungan dari semua stakeholder dan media untuk terus menyosialisasikan di lapangan, terutama keluarga penerima bansos,” kata Risma.
Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.***
(Novianti Nurulliah/Pikiran Rakyat)
