Network
PRIANGANTIMURNEWS- Untuk mewujudkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU), Kementerian Ketenagakerjaan mengumpulkan kepala dinas ketenagakerjaan di daerah dengan PPKM level 3 dan 4 secara virtual.
"Program BSU bukan program baru karena program tersebut telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Hanya saja, sambungnya, untuk BSU tahun ini terdapat sedikit perbedaaan," kata, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dikutip priangantimurnews.pikirqn-rakyat.com Sabtu 24 Juli 2021.
Katanya, perbedaannya dikaitkan dengan keadaan saat ini, yaitu PPKM Darurat dan juga yang utamannya berdasarkan masukan-masukan dari sejumlah pihak atas pelaksanaan BSU tahun kemarin agar kita tahun ini berjalan lebih tertib, lebih akuntabel, dan lebih tepat sasaran bagi penerima BSU.
Baca Juga: Badminton Olimpiade Tokyo: Jonatan Christie Menang Mudah 2-0 Atas Aram Mahmoud
"Saya meminta para Kadisnaker agar dapat berkolaborasi dan bersama-sama bersemangat dalam melaksanakan BSU tahun ini. Bagiku dukungan dan kolaborasi dari para Kadisnaker sangat penting bagi kelancaran pelaksanaan BSU," ujarnnya.
Kata, Indah, Kadisnaker harus memastikan para pekerja yang terdampak di sektor-sektor seperti transportasi, hotel, restoran, ritel itu benar ter-cover dalam BSU.
"Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat menaruh perhatian terhadap program BSU guna mencegah terjadinya PHK dan dapat meningkatkan daya tahan ekonomi para pekerja, sehingga kemiskinan kronis tidak bertambah.
Baca Juga: Bupati Garut Meminta Puskesmas Membuat Paket Obat Bagi Pasien Covid-19 yang Jalani Isolasi Mandiri
"Benar-benar fokus, perhatian Bapak Presiden karena instrumen kebijakan stimulus BSU ini benar-benar bisa mencegah PHK atau yang potensi PHK tidak jadi PHK kalau sudah ada BSU," ucapnya.***
