Network
PRIANGANTIMURNEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Banjarnegara BS dan KA rekanan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi (maling uang rakyat) pengadaan barang dan jasa tahun 2017-2018.
Ketua KPK Firli Bahuri sebagaimana dikutip priangantimurnews.com dari chanel youtube KPK yang beredar di instagram kritis.inovatif menyebutkan hasil kerja keras KPK telah menetapkan dua orang tersangka kasus korupsi (maling uang rakyat).
Dua orang tersebut terduga maling uang rakyat itu atas nama BS Bupati Banjarnegara periode 2017 - 2022 dan tersangka kedua KA pihak swasta.
Baca Juga: China Perketat Aturan Main Game Online, Remaja di Bawah 18 Tahun Hanya Bisa Main 1 Jam
Atas perbuatannya BS dan KA disangkakan melanggar pasal 31 Tahun 1909 dan diubah No 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pasal yang dilanggar pasal 12 huruf i pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan.
Tersangka juga dikenakan pasal 12 b, junto pasal 25 ayat 1 ke satu undang undang kitab hukum pidana.
Untuk kepentingan lebih lanjut kedua tersangka telah dilakukan penahanan sejak 3 September sampai dengan 22 September 2021.
Penempatan penahanan dua tersangka BS ditahan di Rutan KPK kavling C1. Tersangka KA ditahan di rutan KPK Cabang Pomdam Jaya.
"Karena kita paham pandemi Covid-19 belum berakhir, maka terhadap kedua tersangka kita terapkan protokol kesehatan," ujarnya.
Baca Juga: Semakin Ketat, Inilah 5 Kandidat Terfavorit Calon Peraih Ballon d'Or 2021 di Awal Bulan September
Ia juga menyebutkan, kontruksi perkara yang menyebabkan tersangka BS dan KA, pada tahun 2017 telah dilantik sebagai Bupati untuk periode 2017 sampai 2022.
Bulan September tahun 2017 BS memerintah saudara KA orang kepercayaan dan ketua tim sukses BS saat proses pemilu.
Pada saat rapat yang diikuti para pelaku jasa kontruksi di salah satu rumah makan di Banjarnegara sesuai arahan BS, KA menyampaikan paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikan harga perkiraan sendiri 20 persen dari nilai proyek.
Untuk perusahaan yang ingin mendapatkan proyek wajib ada komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai proyek.
Baca Juga: BKPRMNI Terus Menggali Potensi Remaja Masjid
Tak hanya berhenti disitu pertemuan lanjutan dilakukan di rumah kediaman pribadi BS yang dihadiri beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara.
Kala itu secara langsung BS menyampaikan di antaranya menaikan HPS senilai 20 persen dari harga pada saat itu dengan pembagian lanjutan 10 persen untuk BS komitmen fee, dan 10 persen keuntungan rekanan.
"Pembagian 10 persen 10 persen itu artinya setiap proyek sudah diambil dulu uangnya 20 persen dari nilai proyek dengan pembagian 10 persen untuk BS, 10 persen untuk rekanan.
BS juga berperan aktif dengan pelaksanaan lelang pekerjaan infrastruktur membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjar Negara dan mengikut sertakan perusahaan milik keluarganya sekaligus mengatur pemenang lelang.
Baca Juga: BKPRMNI Terus Menggali Potensi Remaja Masjid
Dalam proses KA selalu diarahkan oleh BS saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh prusahaan BS yang tergabung dalam grup BM.
Penerimaan komitmen fee senilai 10 persen oleh BS dilakukan langsung maupun melalui perantara KA.
BS telah menerima komitmen fee atas berbagai proyek insfrastruktur 2017-2018 kurang lebih senilai 2,1 milyar.
KPK menyebutkan, kita sangat memahami pekerjaan infrastruktur ini adalah sangat mempengaruhi mobilitas dan kepentingan rakyat utamanya didalam menunjang pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: TNI AL Genjot Serbuan Vaksinasi untuk Meningkatkan High Imunity
Firli memgakui, keberhasilan pengungkapan ini tidak bisa bekerja sendiri, tetapi ada peran besar masyarakat. "Oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih atas dukungan masyarakat," ujarnya.
Perkara kasus dugaan maling uang rakyat dilakukan oleh satu orang atau satu individu satu lembaga tetap tidak bisa lepas dari andil besar seluruh rakyat dan segenap anak bangsa.
Saya sangat menyadari bahwa seluruh segenaf anak bangsa sangat mengharapkan adanya pengungkapan, penyelesaian dan pemberantasan setiap bentuk tindak pidana maling uang rakyat.
KPK selalu mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara untuk menjalankan amanah dalam menjalankan amanah yang telah diberikkan oleh rakyat.
Karna sesungguhnya penyelenggara negara baik itu Bupati, Wali Kota mau pun Gubernur dipilih oleh rakyat artinya rakyat telah menyerahkan kepercayaan kepada penyelenggara negara.***
