Network
PRIANGANTIMURNEWS - Menteri Koordinator Bidan Politik,Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD mendukung Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indarwati dalam membersihkan praktek maling uang rakyat.
Sri Mulyani menyebut, saya berterimakasih atas dukungan pak Mahfud MD kepada saya dan Kemenkeu untuk melakukan pembersihan Kemenkeu dari praktik korupsi.
"Terkait data PPATK Rp 300 triliun transaksi mencurigakan sampai siang ini saya belum pernah menerima data dari PPATK,"dikutip PRIANGANTIMURNEWS.pikiran-rakyat.com dari Instagram @smindrawati Senin 13 Maret 2023.
Baca Juga: KPU Kota Tasikmalaya Data Pemilih Disabilitas
Informasi yang disampaikan PPATK ke Menkeu/Kemenkeu tidak sama dengan yang disampaikan kepada Pak Mahfud dan yang disampaikan ke APH. Pak Ivan Yustiavandana Kepala PPATK perlu menjelaskan data tsb ke masyarakat agar tidak simpang siur.
Tentang kasus RAT- informasi PPATK kepada Kemenkeu hanya terkait 4 rekening tahun 2016 - 2019 nilai transaksi antara Rp 50 juta - Rp 125 juta.
Sementara Informasi PPATK tentang RAT yang dikirim ke pak Mahfud dan APH sejak 2013 menyangkut transaksi belasan miliar rupiah jauh lebih besar.
Data ini tidak disampaikan kepada Menkeu/Irjen Kemenkeu.
Baca Juga: KPU Kota Tasikmalaya Catat 1.943 Daftar Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024
Informasi PPATK ke Itjen Kemenkeu dari tahun 2007 - 2023 total berjumlah 266 menyangkut 964 pegawai. 185 informasi tersebut adalah atas permintaan Itjen Kemenkeu dan 81 inisiatif PPATK.
Dari informasi tersebut, 352 pegawai menerima hukuman disiplin dari 126 kasus. 86 kasus dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan pulbaket.
16 kasus dilimpahkan ditindaklanjuti APH. 31 kasus tidak dapat ditindaklanjuti karena pegawai pensiun, tidak ada informasi atau menyangkut pegawai non Kemenkeu.
Kemenkeu saat ini sedang menginvestigasi 69 pegawai yang beresiko tinggi untuk dilakukan tindakan disiplin sesuai pelanggaran mereka.
Saya minta Itjen Kemenkeu menyampaikan ke publik perkembangan investigasinya.
Itjen Kemenkeu menerima pengaduan melalui Whistleblowing System sebagai berikut:
Tahun 2017: 510 Pengaduan -66 pegawai terkena hukuman disiplin menyangkut fraud.
Tahun 2018: 482 Pengaduan- 118 hukdis fraud.
Tahun 2019: 445 Pengaduan 83 hukdis fraud.
Tahun 2020: 446 Pengaduan 71 hukdis fraud.
Tahun 2021: 599 Pengaduan 114 hukdis fraud.
Tahun 2022: 805 Pengaduan 98 hukdis fraud.
Baca Juga: Moises Caicedo Memberi Petunjuk Transfer Arsenal di Instagram setelah gagal pindah di Januari
Kami akan terus membersihkan Kemenkeu dari pegawai yang korupsi dan berkhianat.
Kami bekerjasama dengan semua pihak. Terimakasih atas dukungannya.
Terus bersihkan dari yang kotor dan korup.
Hargai dan dukung yang bekerja jujur, bersih, dan kompeten.***
