Network
Vetting mechanism ini juga penting dilakukan untuk menghindari adanya kepentingan politik partisan segelintir orang, mencegah kesewenang-wenangan, melindungi hak asasi manusia dan menghindari disfungsional lembaga.
Terlebih hal itu sejalan dengan semangat reformasi, birokrasi yang menghendaki adanya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas organisasi sehingga mendapatkan kepercayaan publik.
Baca Juga: PMII Komisariat Masa Khidmat 2023-2024 Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung, Resmi Dilantik
"Sayangnya proses-proses ideal tidak dilalui sama sekali oleh Mendagri dalam menentukan pejabat kepala daerah," kata Ali.
Meski tidak melalui proses Pemilihan Umum, setidaknya penunjukan penjabat Kepala Daerah yang sebelumnya dipilih secara demokratis dilakukan dengan partisipatif.
"Sayangnya, kami melihat bahwa proses penunjukan penjabat Wali Kota Tasikmalaya malah dilakukan tanpa melibatakan publik yang maksimal," ujarnya.
Baca Juga: PMII Kota Tasik Menilai Ungkap Kasus Gudang Miras PT Panjunan Main Main
"Proses pengajuan calonnya tidak diketahui sama sekali oleh masyarakat (publik), Pj Wali Kota Tasikmalaya tiba-tiba dilantik tanpa proses terbuka dan demokratis," ujarnya.
Selain itu, proses semacam ini bertentangan dengan merrit system yang menghendaki posisi harus diisi oleh kompetensi, kualifikasi dan kinerja.
"Contoh nya sekarang Cheka tak bisa apa apa dan bahwa penunjukan kepala daerah yang dilakukan ini telah bertentangan dengan semangat good governance yang menghendaki adanya accountability, participation, predictability and transparency," ujar Ali.
