Network
PRIANGANTIMURNEWS - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah mengambil keputusan tegas dengan menghentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK).
Keputusan ini diambil setelah terbukti bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Jimly Asshiddiqie, yang menjabat sebagai Ketua MKMK, mengumumkan keputusan tersebut dalam sebuah acara di Gedung MK RI, Jakarta, pada Selasa 8 November 2023.
Baca Juga: Skandal Hukum di Mahkamah Konstitusi, 16 Guru Besar Laporkan Ketua MK Anwar Usman
Jimly menyatakan, Anwar Usman kedapatan melanggar beberapa prinsip etika, antara lain Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.
Selain memberhentikan Anwar Usman, MKMK juga telah mengutus Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi agar segera memimpin proses pengangkatan pimpinan baru sesuai peraturan perundang-undangan dengan waktu 2x24 jam setelah putusan ini diumumkan.
Jimly juga menegaskan, Anwar Usman tidak diperkenankan mencalonkan atau dicalonkan menjadi pimpinan MK selama periode jabatannya sebagai hakim konstitusi berlangsung.
Selain itu, Anwar Usman juga tidak boleh terlibat dalam pemeriksaan perkara gangguan terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi konflik kepentingan.
Namun, perlu dicatat bahwa ada pandangan berbeda (“dissenting opinion”) dari anggota MKMK, yaitu Bintan R. Saragih, terkait dengan keputusan ini.
