Network
“Dugaan seperti ini kalau dikaitkan dengan pengakuan mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo bahwa Presiden Jokowi meminta agar hentikan kasus E-KTP Setya Novanto, ada benarnya,” ungkap Edi.
Kedua, presiden diduga “menternak” terduga koruptor untuk dimainkan demi kepentingan politik tertentu. Akibatnya, mereka tidak bisa kritis dan berbeda pendapat dengan presiden, takut sewaktu-waktu kasusnya diusut.
Baca Juga: Pelaku Begal HP di Bekasi Diringkus Polisi, Korban Sempat Dilukai dengan Senjata Tajam
“Dugaan seperti ini menguat ketika begitu banyak Parpol mengiyakan Putra Presiden Gibran yang nirpengalaman untuk maju sebagai Cawapres Prabowo,” ungkap Edi.
Ketiga, tidak tegasnya pimpinan Polri dan Kejaksaan. Edi menduga, Kapolri dan Jaksa Agung ditekan oleh oknum DPR atau pimpinan partai politik pendukung presiden.
“Jaksa, Polri dan KPK yang tugas utamanya menegakkan hukum berada di bawah kekuasaan eksekutif. Pemegang kekuasaan tertinggi di eksekutif adalah Presiden.”
Ada pun Mahfud MD menyinggung para pejabat yang tersandera dan takut dikejar KPK dalam acara Silaturahmi dan Deklarasi Dukungan kepada Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pondok Pesantren Sulaiman Trenggalek, Jawa Timur.
“Sekarang kan banyak pejabat itu kalau sudah mau keluar, takut. Karena dia rusak di dalam. Sudah keluar, takut dikejar KPK,” ungkap cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu.
Menurut Mahfud, negara ini rusak karena banyak pejabat yang seperti ini, pejabat yang tersandera oleh pebuatan buruk mereka sendiri.***
