PRIANGANTIMURNEWS - Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Moeldoko yang melontarkan mengenai isu Hambalang dan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024,
Pernyataan itu tentu menimbulkan pertanyaan besar pengurus Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Untuk menyikapi pernyataan tersebut, AHY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dari hasil kongres kelima pada 15 Maret 2020 langsung menanggapinya.
Baca Juga: Juara 1 Duta Baca Jawa Barat 2021 Dinobatkan kepada Mahasiswi UPI asal Sumedang
Dikutip priangantimurnews.com dari keterangan resmi yang diterima Pikiran Rakyat pada Selasa 30 Maret 2021, Ketua Umum Partai Demokrat AHY mempertanyakan maksud pernyataan yang dilontarkan Moeldoko yang juga merupakan Kepala Staf Presiden (KSP) tersebut.
AHY menyebut, dilontarkannya pernyataan mengenai isu Hambalang dan pertentangan ideologi itu, dianggap sebagai upaya mendegradasikan dan mendiskreditkan Partai Demokrat setelah kubu KSP Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB yang nyata-nyatanya adalah perbuatan melawan hukum.
“Mengenai isu pertentangan ideologi, ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat. Kami semua bertanya, pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan? KSP Moeldoko harus menjawab pertanyaan mendasar ini agar tidak menyulut kemarahan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar,” kata AHY.
Baca Juga: Duta Baca Jawa Barat Tahun 2021 Diharapkan Bakar Semangat Literasi Jabar, Berikut Daftar Pemenang
Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus hukum yang mengait kepada sejumlah oknum kader partai, lanjut AHY, hal itu telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel meskipun saat itu kepala pemerintahan berasal dari partai Demokrat.
Kemudian, lanjut AHY, terkait tudingan KSP Moeldoko yang menyatakan adanya tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat, dirinya menegaskan bahwa ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila dan menjunjung tinggi kebhinekaan.
“Jika yang dimaksudkan KSP Moeldoko adalah masalah radikalisme, justru Partai Demokrat dengan asas Nasionalis-Religius, menolak ideologi radikal tumbuh-berkembang di Indonesia. Tidak ada ruang bagi ideologi radikal (baik kiri maupun kanan) di tubuh Partai Demokrat. Kami juga lantang menolak eksploitasi politik identitas termasuk upaya membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu yang itu semua akan memecah-belah bangsa,” ucap AHY.
Hal senada diungkapkan Ketua DPP Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi. Dikatakan Dede Yusuf saat dikonfirmasi, pihaknya mengaku tidak memahami pemikiran KSP Moeldoko yang melontarkan dua isu tersebut ke publik.
“Saya enggak mengerti dengan KSP Moeldoko yang kelihatannya seperti mencari-cari kesalahan (Partai Demokrat) dan terkesan dibuat-buat. Pertama, mengangkat isu Hambalang yang sebetulnya sudah basi. Semua orang (oknum kader Partai Demokrat) yang tersandung hukum, sudah dijatuhi dan menjalani masa hukumannya. Bahkan pemerintah saat ini sudah menganggap urusan ini (Hambalang) sudah selesai, bahkan pemerintah ingin melanjutkan pembangunan Hambalang sebagai pusat olah raga lagi,” ungkap Dede Yusuf saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa 30 Maret 2021.
Dengan adanya komitmen pemerintah saat ini mengenai pengembangan Hambalang itu, lanjut Dede Yusuf, menandakan kasus Hambalang itu sudah clear and clean. Presiden Joko Widodo, lanjut Dede Yusuf, sudah mengatakan pemerintah akan mempersiapkan Hambalang sebagai sentra olah raga.
Baca Juga: Kemenag Kucurkan Dana Rp3,6 Triliun untuk Madrasah Swasta, Mulai Ditransfer Rabu 31 Maret 2021
“Bahkan itu (urusan olah raga) ada di komisi kita juga (Komisi X DPR RI). Kita sudah mengetahui bersama bahwa pemerintah akan melanjutkan kembali pengembangan Hambalangan menjadi sentra olah raga nasional,” ucap Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu.
Kedua, lanjut Dede Yusuf, mengenai pernyataan KSP Moeldoko tentang adanya isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024. Dede Yusuf dengan tegas menuturkan, Partai Demokrat menjunjung tinggi kebhinekaan, nasionalis, dan religius.
“Saya juga bingung dan bertanya-tanya, ideologis yang mana yang dimaksud (KSP Moeldoko) itu? Partai Demokrat tidak ada catatan sejarah berada pada posisi faham kekiri-kirian (komunisme) atau kekanan-kananan (radikalisme).
"Lalu kita melihat bahwa di Aceh itu pimpinan Partai Demokrat-nya Gubernur Aceh dan di ujung timur pimpinan Partai Demokrat kita yaitu Gubernur Papua. Jadi, yang disebut tarikan ideologis itu yang mana? Pernyataan (KSP Moeldoko) soal isu pertentangan ideologis ini ambigu sekali dan terkesan mengada-ada. Kami tegaskan, ideologi kami itu Pancasila,” tutur dia.
Dede Yusuf menilai, pernyataan KSP Moeldoko yang melontarkan isu-isu tersebut dianggap sebagai upaya kubu mereka yang tidak bisa menyiapkan berkas untuk diserahkan ke Kemenkumham yang memberikan batas toleransi waktu 1 minggu.
Dengan dilontarkan isu-isu tersebut, lanjut Dede Yusuf, dianggap sebagai upaya degradasi Partai Demokrat pimpinan AHY sehingga nantinya publik percaya terjadi sebuah kekisruhan ideologi atau kekisruhan organisasi yang sebetulnya kekisruhan itu tidak ada di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY.
“Tidak terjadi sesuatu hal yang dituduhkan di dalam Partai Demokrat. Dan ini adalah seolah mencari-cari sehingga kita menyebutnya aneh bin ajaib, KSP Moeldoko sebagai orang yang sebetulnya pejabat tinngi negara melakukan hal-hal kebohongan seperti ini,” ucap dia.***
(Ecep Sukirman/Pikiran Rakyat)