Kontroversi! Penghina DPR Diancam Hukuman 1,5 Tahun Penjara

PRIANGANTIMURNEWS – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan draf terbaru Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Dalam naskah tersebut, DPR mengatur ancaman pidana bagi siapa saja yang menghina aparatur negara, baik itu DPR, Polri, ataupun Jaksa.

Hal ini sontak menuai kontroversi, pasalnya pasal tersebut dianggap sebagai larangan kritik dan kebebasan berpendapat.

Baca Juga: Hindari Stress! Inilah Tiga Cara Reset Otak Agar Kembali Fresh, 100 persen berhasil dan Bisa Lupakan Mantan

Ini seperti yang disampaikan Suparji Ahmad, ahli hukum pidana, dia menyebut penghinaan dalam pasal yang tertulis bersifat karet.

“Pasal ini karet (tidak pasti) dimana ditakutkan akan adanya kriminalisasi kepada masyarakat yang mengkritik,”

“Juga perlu dijelaskan apa yang membedakan kritik dan penghinaan, karena kita hidup di alam demokrasi yang menerima kritikan,” ujar Suparji.

Baca Juga: Jurnalis Asing yang Akan Meliput KTT G 20 Bebas Visa Kunjungan

RKUHP terbaru ini terdiri dari 627 pasal, mengalami pengurangan pasal dibanding dengan RKUHP bulan Juli sebanyak 632 pasal.

Beberapa pasal dalam draf KUHP dikritik karena dianggap menghambat kebebasan berpendapat.