PRIANGANTIMURNEWS – Elon Musk akhirnya melonggarkan kebijakan peraturan pelarangan periklanan politik di platform media sosial Twitter.
Secara tidak langsung, membatalkan larangan iklan politik yang telah dibuat pada tahun 2019 lalu.
Dilansir priangantimurnews.com dari Aljazeera.com, perusahaan milik Elon itu rupanya berupaya untuk meningkatkan pendapatan.
Baca Juga: Kalahkan Myanmar, Timnas Vietnam Akan Menjadi Lawan Timnas Indonesia di Semifinal Piala AFF 2022
Perusahaan juga melonggarkan kebijakan untuk iklan dengan “berbasis sebab” (seperti, pada topic seperti perubahan iklim atau keadaan sosial) di Amerika Serikat (AS).
Selain itu juga menyelaraskan kebijakan periklanan dengan TV dan outlet media lainnya.
Sehingga perubahan tersebut akan membawa kebijakan Twitter lebih dekat dengan platform media sosial Facebook Meta dan YouTube Alphabet Inc yang memperbolehkan untuk menaruh iklan politik.
Tetapi berbeda dengan aplikasi media sosial berbasis video milik China, TikTik yang masih melarang untuk menaruh iklan politik.
Baca Juga: Keren! Aksi Kalangsari Pride, Bukti Kepedulian Para Remaja Tasikmalaya pada Lingkungan
“Kami percaya bahwa iklan berbasis sebab dapat memfasilitasi percakapan seputar topic-topik penting. Hari ini, kami melonggarkan kebijakan iklan kami untuk iklan berbasis sebab di AS. Kami juga berencana memperluas iklan politik yang kami izinkan dalam beberapa minggu mendatang” cuit pihak keamanan Twitter.
Kepala Keamanan dan Kepercayaan Twitter, Ella Irwin mengatakan bahwa iklan berbasis sebab yang akan diizinkan di Twitter mencakup iklim perpolitikan yang mengedukasi, yang meningkatkan kesadaran tentang masalah pendaftaran pemilihan umum, perubahan iklim politik, atau program pemerintah seperti sensus dan survey.
Saat tahun 2018 konsep tersebut pernah diterapkan, dan iklan politik tersebut menjadi bagian dari pendapatan Twitter yang besar, terhitung kurang lebih 3 juta dolar AS dari total pengeluaran.
Baca Juga: Tak Tahan Dicibir Netizen, Istri Indra Bekti Jual Ini! Harganya Fantastis!
Alasan Twitter melarang iklan politik dan menerapkan kebijakan larangannya pada 2019 akibat mendapatkan kritik yang sangat luas bersama dengan perusahaan media sosial lainnya.
Juga dianggap telah memberikan informasi yang salah tentang pemilu dan menyebarkannya dengan luas.
“Kami percaya jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli,” cuit Kepala Eksekutif Twitter, Jack Dorsey, saat mengumumkan langkah tersebut.
Namun, tampaknya sekarang kebijakan larangan tersebut dilonggarkan peraturannya setelah “agen iklan besar” merekomendasikan untuk tidak membeli iklan pada platform Twitter tersebut.
Baca Juga: Drama Terbaru Park Hyung Sik 'Our Blooming Youth' Telah Merilis Poster Terbaru Penuh Warna
Perubahan yang terjadi memang cukup membuat pengguna media sosial Twitter terheran-heran, atas kebijakan baru yang diterapkan ini.
Hal yang mencolok lainnya adalah kembalinya iklan politik di Twitter, bisa berdampak sangat besar pada platform tersebut terutama saat akan menjelang pemilihan presiden AS 2024 mendatang.
Untuk saat ini masih belum ada kejelasan di masa depan apakah aturan tersebut akan dilonggarkan di tempat lain selain AS***