PRIANGANTIMURNEWS - Reklame tak memiliki izin atau melanggar peraturan pemasangan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dicabut paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Penertiban tersebut dilakukan pada hari Kamis, 3 Agustus 2023 tepatnya di kawasan Jalan Gubernur Sewaka dan Jalan Letjen Mashudi.
Khoirul Naim, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyebut ada tiga reklame yang terpaksa dicabut paksa.
Baca Juga: Baliho Rachmat Soegandar Yang Terpasang di Jalan Protokol Tuai Reaksi, Kenapa?
Pencabutan tersebut di lahan yang dimiliki Provinsi Jawa Barat dengan landasan hukum Perda Nomor 3 Tahun 2019.
"Kami melakukan penertiban atau pengamanan aset di lahan yang dikuasai oleh Provinsi Jawa Barat," tegas Khoirul.
"Ini merupakan tindak lanjut dari Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah," tambahnya.
Sebelum operasi pembongkaran tersebut dilakukan, sebelum nya operasi pencabutan reklame tersebut sudah memberitahukan untuk menyegel papan reklame yang tak berizin.
Baca Juga: Baliho dengan Foto Ganjar Pranowo Berlogo PSI dan Rembuk Rakyat Jadi Sorotan
Sayangnya pemberitahuan tersebut dihiraukan oleh pemilik papan reklame tersebut sehingga pencabutan paksa pun harus dilakukan.
"Ini laporannya sejak awal tidak ada izinnya, ini berdiri sudah lebih dari lima tahun," ungkapnya.
Dirinya kemudian sekaligus menegaskan kembali bahwa papan reklame sama sekali tidak boleh dipajang di media jalan yang kewenangannya milik Provinsi.
Itu alasannya timnya melakukan tindakan tegas, untuk mencabut reklame yang menyalahi aturan dan tidak mengantongi izin.
Baca Juga: Seorang Ibu Setengah Baya Ditangkap Polisi, Jual Orang Ilegal ke Malaysia
"Kendala pembongkaran kami masih identifikasi, kalau berisiko, kami akan koordinasi dengan pihak terkait," ungkapnya.
Operasi tersebut akan dilakukan secara bertahap. Dimana sasarannya adalah media promosi jenis reklame yang memegang menyalahi aturan dan tak berizin.
Dalam operasinya, Satpol PP bekerjasama dengan instansi pemerintah daerah Kota Tasikmalaya. Seperti Dinas Bina Marga, Biro Hukum, BPKAD, dan beberapa unsur lainnya.
"Kami juga akan melakukan pembongkaran di dua titik lainnya, total ada tiga titik itu," akhirinya***