Network
PRIANGANTIMURNEWS- Kabar diduga adanya ribuan pegawai negeri sipil (PNS) dan dosen di Garut, Jawa Barat, masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi perhatian baru-baru ini.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Aji Sekarmadji, yang ditemui usai menghadiri audensi dengan mahasiswa di ruang rapat Komisi IV DPRD Garut, Jumat (22/07/2022) belum mau bicara banyak soal jumlah PNS yang menerima Bansos.
Menurut Aji "pihaknya saat ini tengah memverifikasi data faktual di lapangan".
Baca Juga: Kompetensi Dimulai! Indonesia Masuk Kalender EAFF 2023
“Kemensos minta di validasi, nanti oleh TKSK akan di validasi ulang,” katanya sambil berjalan cepat.
Aji pun memastikan, Bansos yang disiapkan pemerintah pusat dalam bentuk program PKH dan lainnya, memang tidak diperuntukan untuk PNS.
Bupati Garut Rudy Gunawan juga menegaskan, PNS tidak boleh menikmati program yang disediakan pemerintah untuk masyarakat miskin.
Baca Juga: Nikita Mirzani Tidak Jadi Ditahan Karena Status Single Parent dan Mempunyai Tiga Anak
Jika memang ada PNS yang sampai menerima Bansos, Rudy pun meminta agar mengembalikan bantuan yang telah diterimanya.
