Network
/photo/2020/04/23/3537255629.jpg)
PRIANGANTIMURNEWS - Kehalalan Vaksin Covid-19 hingga kini masih menjadi perdebatan publik.
Namun berbeda dengan pendapat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.
Ia menilai kehalalan vaksin harus seiring dengan tingkat efikasi dari vaksin itu sendiri.
Baca Juga: Tanah Bergerak di Kawali Ciamis Puluhan Rumah Rusak, Warga Ketakutan
Ace mengatakan sejauh mana tingkat efikasinya terhadap pengguna vaksin itu tergantung dari hasil penyelidikan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Kalau vaksinnya sudah melalui uji klinis dan dinyatakan tingkat efikasinya jelas, maka kehalalan sudah seharusnya diberikan," kata Ace.
Menurut Ace kehalalan vaksin akan berdampak terhadap keyakinan masyarakat agar bersedia ikut vaksinasi.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Positif di Kab Pangandaran Meningkat
Dalam prinsip Islam, keselamatan jiwa itu harus menjadi prioritas dalam kondisi apapun, apalagi dalam kondisi darurat.
“Covid-19 ini masih mengancam keselamatan manusia. Saat ini seluruh dunia menunggu vaksin agar dapat menghindari penularan Covid," ujar Ace.
Kendati pun ada kemungkinan unsur tidak halal di dalam vaksin tersebut, Islam, dikatakan Ace memberi kelonggaran dalam keadaan darurat. Dia pun mengutip surat Al Baqarah ayat 173.
Baca Juga: Video Trump Akan di Hapus TikTok
"Dalam prinsip qawaidul fiqhiyah pun disebutkan _Adh-Dharurat Tubihu Al-Mahzhurat,_ artinya dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang dibolehkan," ujar Ace.
"Jadi, andaikan dalam unsur vaksin Covid-19 ini ditemukan masih mengandung unsur yang tidak halal dan belum ditemukan vaksin yang betul-betul halal, maka hal tersebut dapat dipergunakan dalam rangka menyelematkan jiwa manusia," Ace menambahkan.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah segera mengatasi disinformasi terkait vaksin Covid-19 yang banyak beredar di masyarakat karena akan sangat terkait dengan efektivitas penanganan pandemi yang sedang dilakukan.
Baca Juga: Vaksin Yang Bakalan Ampuh Lawan Virus Corona Varian Baru dengan Pfizer-BioNTech
Dia menilai sejak awal pandemi, pemerintah terkesan kurang dalam berkomunikasi kepada masyarakat, bukan hanya soal kebijakan namun juga informasi terkait COVID-19.
"Akibatnya masyarakat terpapar informasi dari berbagai sumber melalui media sosial yang tidak sedikit di antaranya tidak jelas sumber beritanya dan bermuatan hoaks," kata Sukamta.
Hal itu, menurut dia, termasuk terkait rencana vaksinasi Covid-19, sosialisasi yang dilakukan pemerintah kalah gencar dengan opini anti-vaksin atau hoaks soal vaksin yang beredar di dunia maya. Dia menilai opini tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin sehingga akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan.
Baca Juga: Presiden Menegaskan Orang Yang Tidak Mau di Vaksin Hanya Akan Merugikan Orang Lain dan Dirinya
Dia berharap pemerintah segera memperkuat upaya sosialisasi dan edukasi melalui kementerian terkait yang memiliki anggaran besar untuk melakukan hal tersebut secara masif dan sistemik.
"Di tengah kebijakan PSBB Jawa-Bali yang dilakukan, ini momentum tepat pemerintah perbaiki komunikasi penanganan Covid-19. Maksimalkan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk berkomunikasi dengan rakyat," ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu juga meminta pemerintah perlu segera mengajak koordinasi semua kanal informasi seperti media elektronik, media cetak, dan media daring.
Baca Juga: Menurunkan Kolestrol dengan 11 Sayuran Alami Ini
Dia menilai pemerintah perlu menambah frekuensi komunikasi, memperbanyak konten-konten kreatif untuk edukasi dan sosialisasi dalam penanganan Covid-19.
"Gunakan semua 'influencer' dengan berbagai latar belakang. Ini penting untuk menguatkan kembali kedisiplinan masyarakat lakukan 3M, juga mengatasi hoaks soal Covid-19 karena jangan sampai PSBB yang dilakukan sia-sia karena lemahnya komunikasi," katanya.***
(Muhammad Irfan/Pikiran Rakyat)
