Network
Dengan adanya bantuan tunai tersebut, Ridwan meminta masyarakat penerima harus menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari, bukan untuk membeli rokok atau kebutuhan yang bukan primer. Selain itu, Ridwan pun memperingati jangan sampai ada potongan di lapangan.
Baca Juga: Ace Hasan: Kondisi Darurat, Vaksin Covid Sudah Semestinya Halal
“Presiden memberikan arahan agar pemerintah daerah kawal langsung penyaluran bantuan ini. Pastikan tidak ada potongan dengan alasan apapun. Itu tidak diperkenankan dan itu masuk ranah pidana kita tindak secara tegas,” kata dia.
Pada penerima, bantuan ini buat ketahanan sosial hanya dibelikan untuk kebutuhan pokok. Laporkan kalau dibelikan hal-hal yang tidak pokok seperti rokok atau kebutuhan yang tidak primer.
Presiden juga memberikan arahan agar bantuan ini bisa gerakan ekonomi daerah, tadi disampaikan sama Bu Risma (Mensos) agar ini jadi gerakan sosial yang baik hingga ekonomi dibawah bisa bergerak cepat.
Baca Juga: Tanah Bergerak di Kawali Ciamis Puluhan Rumah Rusak, Warga Ketakutan
Terkait pembagian bansos tersebut, Ridwan mengatakan agar Dinas Sosial dan perbankan yang ditunjuk sebagai penyalur bansos bisa menerapkan skema pembagian yang tepat, sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan penerima.
"Kami instruksikan bagaiaman manajemen pemanggilan antrean jangan sembarangan, jangan berkerumun, pelayanan lama maka ada penumpukan dan masalah untuk kita," katanya.
Dilansir dari Setkab.go.id, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam laporannya, PKH ditargetkan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 28,7 triliun.
Baca Juga: China Didesak Australia Soal Akses Tim Covid WHO Tidak Harus Ditunda
