Network
PRIANGANTIMURNEWS - Rancangan Undang-Undang (RUU) ASN telah disahkan menjadi UU ASN oleh DPR RI di Sidang Paripurna pada Selasa, 3 Oktober 2023.
Pengesahan UU ASN tersebut mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) menjadi undang-undang. Pengesahan itu dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024.
Laporan dari Komisi II setidaknya ada delapan fraksi yang menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II pada rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Baca Juga: Guru ASN Pelaku Pencabulan pada Delapan Siswinya Ditangkap Polres Bogor
Delapan fraksi tersebut ialah Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, Demokrat, PAN dan PPP.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa proses pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN membutuhkan waktu yang sangat panjang yakni sekitar dua tahun sembilan bulan.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai, dengan pengesahan RUU ASN menjadi Undang-Undang merupakan bentuk berakhirnya istilah kesenjangan yang selama ini dielu-elukan oleh para tenaga honorer dan pegawai negeri sipil (PNS), maupun para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca Juga: Kapal yang Mengangkut Rombongan Gubernur Kaltara Kecelakaan, Seorang ASN Tewas
UU ASN menjadi babak akhir dari kesenjangan atas ketersediaan tenaga ASN bertalenta dan profesional di daerah pelosok.
“Selama ini para ASN yang memiliki talenta atau kemampuan baik hanya ramai di pusat-pusat kota saja, sementara di daerah pelosok sangat minim. Dengan UU ASN ini ke depan mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta yang ada,” kata Junimart dikutip dari Instagram @dpr_ri.
