Network
Mujib menyebut, gerakan gerakan yang terjadi salah satunya terkait infrastruktur jalan merupakan bentuk cerminan kegagalan yang harus di evaluasi oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
"Harus menjadi cerminan kegagalan itu tentang titik konsentrasi dan skala prioritas pembangunan di kabupaten Tasikmalaya yang tidak jelas,"ujarnya.
Pemerintah daerah harus lebih mengetahui akan keadaan dan gejala sosial di masyarakat meninjau langsung bagaimana kondisi di lapangan tentang apa yang masyarakat butuhkan.
"Tidak ada pemerataan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya, yang terjadi hanya mengedepankan nepotisme keuntungan secara sisi politik,"ujarnya.
Baca Juga: Desa Tanjungjaya Tasikmalaya Bangkitkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pertanian Hidroponik
Akibat dari kepentingan politik, sehingga banyak titik kecamatan, desa yang tidak tersentuh pembangunan, ini semua menjadi korban politik.
"Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah dan penyerapan anggaran APBD lebih banyak untuk belanja pegawai,"kata Mujib.
Selain itu Mujib juga mengkritisi, banyaknya program yang inefektitifitas dan inefesiensi program yang kami kira tidak ada pidbek secara husus yang dapat mendongkrak kemajuan kab Tasikmalaya.
"Kami hanya berharap di usia Kab Tasikmalaya yang sudah menginjak ke-391 tahun.
Pemerintah bisa benar benar memprioritaskan terkait pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya,"kata Mujib.***
