Network
"Selain masalah tersebut. Masalah yang kerap dijadikan sebagai lahan bancakan adalah anggaran yang bersumber dari APBD, Banprov atau bantuan dari pusat,"ujar, Heru.
Tentu hal itu harus dijadikan sebagai perhatian khusus oleh para pemangku kebijakan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Apalagi fenomena tindak pidana korupsi baru baru ini kita di gegerkan oleh informasi yang menyebar luas bahwa ada Pejabat ASN Kota Tasikmalaya terjerat kasus.
Baca Juga: Perjuangkan Sertifikat PTSL Anggota PMII Nyaris Bentrok, Ini Penjelasan BPN
Tindak pidana dugaan maling uang rakyat hasil dari tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun Anggaran 2019.
Hal tersebut menjadi bukti lemahnya peran serta pengawasan pemerintahan eksekutif yakni intansi Inspektorat dan DPRD dengan kewenangn pengawasannya hingga terjadi permasalah yang memperburuk intansi pemerintah di Kota Tasikmalaya.
"Maka kami meminta pemerintah harus mengambil sikap tegas dari beberapa banyak kasus yang terjadi. Selain itu segera lakukan evaluasi setiap alokasi anggaran yang dilaksakan oleh pemerintah,"ujarnya.
Kami menduga pemersalah tindak pidana korupsi ini masih terjadi di tubuh pemerintah Kota Tasikmalaya.
Beberapa contoh kasus masalah yang belum selesai. Yakni tekait pembangunan gedung Poliklinik Rumah Sakit dr. Soekardjo.
Selain itu Rmah Sakit Purbaratu, dana covid, proyek pembangunan jalan hasil temuan pemeriksaan BPK tahun 2021.
