"Lalu kita melihat bahwa di Aceh itu pimpinan Partai Demokrat-nya Gubernur Aceh dan di ujung timur pimpinan Partai Demokrat kita yaitu Gubernur Papua. Jadi, yang disebut tarikan ideologis itu yang mana? Pernyataan (KSP Moeldoko) soal isu pertentangan ideologis ini ambigu sekali dan terkesan mengada-ada. Kami tegaskan, ideologi kami itu Pancasila,” tutur dia.
Dede Yusuf menilai, pernyataan KSP Moeldoko yang melontarkan isu-isu tersebut dianggap sebagai upaya kubu mereka yang tidak bisa menyiapkan berkas untuk diserahkan ke Kemenkumham yang memberikan batas toleransi waktu 1 minggu.
Dengan dilontarkan isu-isu tersebut, lanjut Dede Yusuf, dianggap sebagai upaya degradasi Partai Demokrat pimpinan AHY sehingga nantinya publik percaya terjadi sebuah kekisruhan ideologi atau kekisruhan organisasi yang sebetulnya kekisruhan itu tidak ada di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY.
“Tidak terjadi sesuatu hal yang dituduhkan di dalam Partai Demokrat. Dan ini adalah seolah mencari-cari sehingga kita menyebutnya aneh bin ajaib, KSP Moeldoko sebagai orang yang sebetulnya pejabat tinngi negara melakukan hal-hal kebohongan seperti ini,” ucap dia.***
(Ecep Sukirman/Pikiran Rakyat)