Network
Bentuk korupsi politik yang paling marak terjadi adalah jual beli suara saat pemilihan. Cara ini dilakukan oleh politisi atau partai politik untuk memenangkan pemilu dan mempertahankan kekuasaan mereka.
Jual beli suara yang umum dilakukan adalah 'serangan fajar'. Istilah jtu digunakan untuk praktik bagi-bagi uang oleh kader partai kepada warga di pagi hari sebelum pencoblosan. Tindakan ini dilakukan untuk mempengaruhi keputusan warga dalam memilih.
Praktik lainnya dalam jual beli suara seperti yang diungkap oleb Bawaslu adalah memanfaatkan sisa surat suara tak terpakai di TPS untuk dicoblos oleh oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan diberi kepada kubu yang memesan.
Jual beli suara ini, akan mengakibatkan anggota dewan berpeluang besar melakukan korupsi untuk mengembalikan modal besar yang dikeluarkannya pada pemilu.
4. Nepotisme/Patronage
Bentuk korupsi politik keempat adalah nepotisme politik atau patronage. Dimana hal itu merupakan pemberian perlakuan istimewa kepada keluarga atau kerabat dalam kekuasaan politik tertentu, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
Kondisi tersebut biasanya banyak terjadi pada tubuh partai politik, ketika para petinggi partai diisi oleh keluarga pemimpin partai.
Nepotisme dilakukan untuk melanggengkan dinasti politik di tubuh partai. Bahkan kerap kali nepotisme politik tidak memperhitungkan jenjang karir politik, prestasi, atau kapabilitas sebagai penentu posisi.
Baca Juga: Akhirnya Terungkap! Ayah Tiko Diduga Sudah Diketahui Keberadaanya, Batu Nisan Jadi Petunjuk?
