PRIANGANTIMURNEWS - Uni Eropa (UE) menegaskan bahwa tidak ada suara bulat di pihaknya, terkait Genosida yang mengerikan di Gaza baru-baru kini oleh Israel.
Pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri UE yang dilaksanakan pada Senin, 22 Januari 2024 menyerukan penerapan khusus prosesi solusi dua negara.
UE juga berusaha untuk menerapkan sanksi terhadap kekerasan yang dilakukan ekstrimis pemukim Israel yang menyerang warga Palestina di Tepi Barat.
Baca Juga: Turki Tangkap Agen Intelijen Israel, Cegah Perburuan Hamas dan Dukung Iran Lawan Teroris
Tetapi tidak ada keputusan bulat terkait gencatan senjata, pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Josep Borrell.
"Tidak ada suara bulat, tidak ada kesepakatan di tingkat Dewan Eropa untuk mendukung gencatan senjata," ungkap Borrel.
Borrel menyerukan upaya untuk mencapai solusi tahan lama dan menambahkan bahwa semua peserta sepakat untuk mendukung Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
“Saya rasa kita tidak perlu lagi membicarakan proses perdamaian Timur Tengah," ungkapnya
Baca Juga: Wakil Ketua Hamas Terbunuh, Hizbullah: Pembunuhan Al-Arouri Tidak Berlalu Tanpa Hukuman
"Saya pikir kita harus mulai berbicara secara khusus tentang proses penerapan solusi dua negara,” tambahnya.
Dirinya juga menyatakan bahwa lebih banyak kematian di Gaza, Palestina tidak akan menambah keamanan bagi Israel.
“Saya pikir lebih banyak kematian, lebih banyak kehancuran, lebih banyak kesulitan bagi rakyat Gaza, bagi rakyat Palestina tidak akan membantu," tegasnya.
"(tidak akan membantu) mengalahkan Hamas, atau ideologinya. Hal ini tidak akan memberikan keamanan lebih bagi Israel,” sindirnya.
Baca Juga: Afrika Selatan VS Israel: Pertarungan Besar Lain di Mahkamah Internasional Untuk HAM di Gaza
Pertemuan di Brussels itu dihadiri para menteri luar negeri blok Barat, serta tamu-tamu dari negara-negara Timur Tengah.
Para menteri UE kemudian mengadakan pertukaran informal terpisah dengan para menteri dan perwakilan lain dari berbagai negara tamu undangan.
Negara yang termasuk diantaranya Menlu Ukraina Dmytro Kuleba, Sekjen Liga Arab Ahmed Aboul Gheit, dan Menlu Israel Israel Katz.
Serta Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud, Menlu Mesir Sameh Shoukry, Menlu Yordania Ayman Safadi, dan Menlu Palestina Riyad Al-Maliki.
Baca Juga: 100 Hari Perang Gaza: Israel Abaikan Keputusan Mahkamah Internasional, Berdalih Pertahanan Diri
"NARASI KAMI, OPERASI BADAI AL-AQSA"
Kelompok Pejuang Palestina Hamas dan Israel sebelumnya sama-sama menentang 'Solusi Dua Negara'. Mengklaim hal yang sama terkait kepemilikan tanah mereka.
Sebelum itu pada Minggu, 21 Januari 2023 Hamas menerbitkan laporan 16 halaman terkait Operasi Badai Al-Aqsa yang dilancarkan pada 7 Oktober 2023 lalu.
Menegaskan bahwa penyerangan itu merupakan langkah yang penting sebagaimana Israel akan merampas tanah Palestina, melakukan Yahudisasi, mengambil kendali penuh Masjid Al-Aqsa.
Baca Juga: Tak Terima Dituduh Gunakan Tameng Manusia: Hamas Kecam UE Putar Balikkan Fakta!
Serta upaya mereka yang akan benar-benar menghapus para pejuang Palestina yang menentang keras penjajahan pendudukan Israel.
Serta ditujukan untuk meringankan blokade di Jalur Gaza, membebaskan dari penjajahan Israel, memulihkan hak Palestina dan meraih kemerdekaan.
"Seperti yang dibuktikan banyak orang. Gerakan Hamas memperlakukan semua warga sipil yang ditahan di Gaza secara positif dan baik hati dan berusaha membebaskan mereka sejak awal agresi," ungkap Hamas.
"Hal itulah yang dilakukan selama gencatan senjata kemanusiaan seminggu di mana warga sipil tersebut dibebaskan dengan imbalan pembebasan perempuan dan anak-anak Palestina dari penjara Israel,” tambahnya.
Baca Juga: Australia Meminta UE untuk Meninjau Kembali Keputusan Blokir Vaksin AstraZeneca
Mereka menyatakan bahwa tuduhan Israel terhadap Hamas yang menargetkan warga sipil Israel saat 7 Oktober adalah kebohongan besar.
Sebagaimana fitnah yang ditujukan bahwa Hamas tidak memperlakukan warga sipil Israel yang ditawan dengan cara yang tidak baik.
"Rekaman video yang diambil saat 7 Oktober itu bersama dengan kesaksian warga Israel sendiri yang diterbitkan setelahnya," tegas pernyataan.
Menunjukkan bahwa tentara Brigade Al-Qassam tidak menargetkan warga sipil. Justru banyak warga Israel yang tewas oleh tentara dan polisi Israel akibat kebingungan mereka," tegasnya.
Baca Juga: Australia Meminta UE Kirimkan 1 Juta Vaksin Virus Corona untuk Papua Nugini
"Tentara Palestina hanya menargetkan tentara pendudukan dan mereka yang membawa senjata untuk melawan rakyat kami," akhirinya.
Dalam pernyataan itu Hamas juga meminta negara-negara Eropa termasuk UE dan Amerika Serikat (AS) untuk mendukung penuh proses peradilan yang akan menyelidiki semua kejahatan Israel.
Jika blok Barat benar-benar percaya terhadap keadilan, meski mereka menolak Israel untuk diadili di Mahkamah Internasional, Den Haag, Belanda.***