Masih Zona Merah, Jabar Perpanjang Pelaksanaan PPKM

- 22 Januari 2021, 13:36 WIB
Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Daud Ahmad, saat membuka Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Dekonsentrasi, serta Tugas Pembantuan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun 2019 di Hotel Grandia, Kota Bandung, Senin 5 Agustus 2019.*/DOK. HUMAS PEMPROV JABAR
Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Daud Ahmad, saat membuka Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Dekonsentrasi, serta Tugas Pembantuan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun 2019 di Hotel Grandia, Kota Bandung, Senin 5 Agustus 2019.*/DOK. HUMAS PEMPROV JABAR /

PRIANGANTIMURNEWS - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa.Barat akan diperpanjang selama 2 minggu, dari 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021.

Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, pihaknya akan menjalani PPKM tahap kedua bersama enam provinsi lainnya. 

"Ya kemungkinan besar kami mengikuti PPKM. Namun untuk SK biasanya keluar H-1. Saat ini kami masih menjalani PPKM hingga tanggal 25 Januari mendatang," kata dia. 

Baca Juga: Bawang Putih, Bau Menyengat Tapi Punya Banyak Manfaat Bagi Tubuh

Dikutip priangantimurnews dari situs setkab.go.id, perpanjangan tersebut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKM tahap pertama pada periode 11-25 Januari 2021.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menjelaskan, sebelumnya PPKM telah diterapkan di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

PPKM berlaku di 73 kabupaten/kota yang terdapat di provinsi-provinsi tersebut.

Baca Juga: Bansos BLT PKH 2021 untuk Ibu Hamil, Pelajar Dilanjutkan, Buruan Segera Daftar

“Dari 7 provinsi terlihat masih ada peningkatan di 5 provinsi, dan yang mengalami penurunan provinsi Banten dan Yogyakarta,” ujar Airlangga.

Lebih jauh Airlangga mengungkapkan, dari hasil monitoring terhadap 73 kabupaten/kota yang telah menerapkan PPKM tersebut, 29 kabupaten/kota masih berada di zona risiko tinggi,  41 kabupaten/kota zona risiko sedang, sementara 3 kabupaten/kota lainnya zona risiko rendah.

Lebih detail, disampaikan Ketua KPCPEN, masih terjadi peningkatan kasus mingguan di 52 kabupaten/kota sementara 21 lainnya mengalami menurun.

 

Baca Juga: Pengetatatan Wilayah Jawa-Bali Hampir Setengah Zona Merah

Untuk kasus aktif, masih terdapat peningkatan di 46 kabupaten/kota, di 3 kabupaten/kota tetap, dan 24 kabupaten/kota lainnya menurun.

Untuk tingkat kematian, 44 kabupaten/kota masih mengalami kenaikan dan 29 kabupaten/kota alami penurunan. Sementara tingkat kesembuhan, terjadi penurunan di 33 kabupaten/kota,  34 kabupaten kota/meningkat, sementara 6 kabupaten/kota lainnya tetap.

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam rapat terbatas (Ratas), Airlangga mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan mengeluarkan instruksi terkait dengan perpanjangan PPKM tersebut.

Baca Juga: Guru Pertanyakan Formasi dan Kuota PPPK

Masing-masing kepala daerah tingkat provinsi, imbuhnya, diharapkan dapat mengevaluasi PPKM yang telah dilaksanakan berdasarkan pada parameter yang telah ditetapkan, yaitu tingkat kesembuhan yang di bawah nasional, tingkat kematian di atas nasional, positivity rate di atas nasional, dan Bed Occupancy Rate (BOR) ICU dan ruang isolasi di atas nasional.

“Ini menjadi parameter yang diminta untuk dievaluasi dan kemudian untuk terus diberlakukan (PPKM),” ujarnya. 

Sebelumnya, sepekan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Barat, tingkat kedisiplinan memakai masker dan menjaga jarak di Jabar alami kenaikan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bikin Aturan Baru, Warga Negara Harus Siap Perang Saat Dibutuhkan Negara

Semula tingkat kepatuhan memakai masker dan jaga jarak di Jabar ada di angka 50 persen, sedangkan saat ini kepatuhan memakai masker meningkat 70 persen dan jaga jarak menjadi 60 persen.

Demikian diungkapkan Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jabar Ridwan Kamil dalam jumpa pers di Makodam III Siliwangi, Kota Bandung, Senin 18 Januari 2021 lalu.


“Kami punya metode menghitung kedisiplinan warga yaitu 3 M yang dibagi dua yaitu menjaga jarak dan memakai masker .  Dilaporkan oleh tim dari Pol PP, TNI dan Polri ada daerah yang paling patuh masyarakatnya dalam memakai masker adalah kota Bekasi dan yang paling tidak patuh memakai masker itu Kabupaten Tasikmalaya,” kata dia.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bikin Aturan Baru, Warga Negara Harus Siap Perang Saat Dibutuhkan Negara

“Sementara itu yang bisa patuh menjaga jarak itu jatuh pada Kota Bekasi jadi Kota Bekasi dinilai se-Jawa Barat paling disiplin walaupun belum sempurna , tapi paling disiplin dibanding yang lain, kemudian yang paling tidak patuh menjaga jarak yaitu masyarakat Depok.

 

Jadi kepada yang sudah patuh tolong pertahankan kepada yang tidak patuh saya titip kepada Wali kota Bupati untuk terus mengedukasi masyarakatnya karena tingkat kepatuhan nya di Jawa Barat itu antara 60 sampai 70% dari rata-rata sebelum PPKM 50-an sekarang naik memakai masker ke angka 70% dan menjaga jarak di 60%,”tutur dia menambahkan.


Menurut dia, naiknya tingkat kepatuhan semasa PPKM pekan pertama diakui juga oleh pemerintah pusat melalui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.


“Jawa Barat dapat apresiasi jadi peningkatan kedisiplinan masuk yang terbaik Jawa Bali. Itu kerja dari Pak Kapolda dan Pak Pangdam. Maka sekarang naik, tadi rata-rata pakai maskernya di atas 60 persen karena Pak Kapolda dan Pak Pangdam menugaskan lebih proaktif untuk melaporkan dan seterusnya. Nah itu evaluasinya,”ucap dia.


Namun terkait kasusnya turun atau tidak, lanjut Ridwan, karena bercampur dengan kasus lama maka dia sedang mengkomunikasikan dalam hal menganalisis kasus aktifnya .


“Kalau bisa dipisahkan mana yang masa lalu dan real time hari PPKM. Kalau menganalisis PPKM dengan data lama, maka jadi kan enggak fair, seolah banyak padahal tidak. Ini sedang diperbaiki,”ujar dia.


Pihaknya juga mendukung program kesembuhan di Jawa Barat karena data lama masih tercampur. Diakui dia sekitar 2 hari lalu dari 3 ribuan kasus baru muncul dan 2 ribuan kasus merupakan kasus lama.


“Nah Ini masih terus kita akan perbaiki termasuk analisa PPKM kita akan melakukan sendiri menggunakan data yang realtime  bukan data yang tercampur dengan data lama tingkat sehingga kesembuhan kita agak menurun karena kasus aktifnya naik . Kalau jumlah yang sembuh selalu banyak tapi karena kasus aktif naik digabung kasus lama jadinya kesembuhan turun prosentase nya,”ujar dia.


Zona Merah
Sementara itu sepekan PPKM terdapat enam zona resiko tinggi di Jabar. Karawang kembali bertengger selama enam pekan terakhir ini. Lainnya ada Kota Depok, Kota Bekasi. Dan yang terbaru Kabupaten Bandung,Ciamis dan Kabupaten Bandung Barat masuk zona resiko tinggi di Jabar pekan ini.


“Kemudian minggu ini masih ada 6 daerah zona merah yang masih kita prihatin adalah Karawang masih zona merah. Jadi kami akan lakukan kunjungan kerja secepatnya ke sana, kemudian kabupaten Bandung zona merah, Ciamis zona merah, Karawang sudah 6 minggu, KBB zona merah ,Kota Bekasi juga merah dan Kota Depok juga merah,”ujar dia.***(Novianti Nurulliah/Pikiran Rakyat)

Editor: Muh Romli

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x