Network
PRIANGANTIMURNEWS- Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten 2024 mendatang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya melantik 195 anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) di Bale Room Hotel Santika Kota Tasikmalaya Jawa Barat.
"Setelah dilantik tugas 195 orang PPK tersebar di 39 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya menentukan pembagian tugas."kata, Ketua KPU Kab Tasikmalaya, Zam Zam Zamaludin Kamis 5 Januari 2023.
Baca Juga: Kapan Puasa Rajab 2023 Mulai Dilaksanakan Simak! Niat dan Cara Melaksanakan
Tugas PPK selain menentukan pembagian tugas, yaitu soal siapa yang menjadi ketua PPK nya, kemudian pembagian divisi, lalu di bagi nya menjadi 5 divisi dan semuanya pasti kebagian.
Setelah itu tugas PPK untuk menentukan sekretariat PPK.
Tadi saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah untuk bisa menyediakan personil personil yang bisa bekerja membantu menjadi support sistem perencanaan pemilu.
Baca Juga: Mengejutkan! Sebelum Depresi, Begini Keadaan Bu Eny, Mas Tiko dan Ayahnya: Mirip Presiden Suharto
Support sistem dari PPK dalam pelaksanaan pemilu 2024 di masing masing kecamatan dimana PPK berada.
"Jadi terkait dengan personal nanti di usulkan oleh PPK, kemudian nanti persetujuan nya dari Bupati Tasikmalaya."ujarnya.
Diusulkan 2 orang untuk sekretaris PPK, dan 4 orang untuk sekretariat PPK. Nanti yang dipilih itu ada 1 orang untuk sekretaris PPK, dan 2 untuk staff PPK.
"Sementara itu yang dilantik hari ini sebanyak 195 orang untuk 39 kecamatan. Masing masing kecamatan 5 orang PPK."ujar, Zam Zam.
Baca Juga: Inilah Profil Biodata Tiko, Anak Ibu Eny ODGJ yang Sedang Viral di YouTube dan TikTok
Untuk target PPK hingga dilantik sudah terpenuhi semuanya, masing masing kecamatan ada 5 orang.
"Kita menetapkan PPK terpilih itu sebanyak 2 kali kebutuhan. Misalnya ada 10, yang 5 nya dilantik, yang 5 nya lagi sebagai calon PAW," katanya.
Dengan telah dilantiknya 195 PPK tentu harapan kami PPK yang sudah dilantik ini dapat menjalankan tugas sebaik baiknya sesuai peraturan perundang-undangan.
"Apalagi PPK kan ada honorrarium PPK sesuai surat edaran."ujar Zam Zam.***
