Network
PRIANGANTIMURNEWS - Kemenkumham menolak kepengurusan Partai Demokrat melalui KLB yang digelar di Deli Serdang Sumatera Utara.
Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi, masih terdapat beberapa kelengkapan dokumen yang belum dipenuhi, di antaranya DPD dan DPC yang datang tidak disertai mandat Ketua DPD dan DPC.
“Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021, ditolak," ujar Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Rabu 31 Maret 2021.
Menanggapi keputusan penolakan Kemenkumham tersebut, DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi seperti dikutip priangantimurnews.com dari Pikiran Rakyat mengucap syukur atas keputusan Kementerian Hukum dan HAM menolak kepengurusan Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).
Mereka berharap putusan tersebut menjadi momentum menyatukan kembali partai mercy ini.
“Dengan tidak diterimanya dokumen kepengurusan versi KLB ini, menandakan tidak adanya dualisme di Partai Demokrat. Kita para kader bersyukur bahwa konflik ini sudah selesai. Maka dari itu saya meminta untuk para kader untuk kembali bersatu membesarkan partai kita ini,” kata Ketua DPC Kabupaten Bekasi, Romli.
Dengan putusan tersebut, Romli berharap kerjasama para kader untuk kembali menjalankan program-program yang diperintahkan pimpinan pusat. Soalnya, ketika konflik ini muncul ke permukaan, banyak program yang diwacanakan tidak berjalan dengan baik.
Baca Juga: Hari Penyiaran, Kominfo Bidik 17 Daerah 3T Miliki Akses TV Digital
"Konflik ini cukup mengganggu kami menjalankan program partai, karena ini sudah selesai maka saya ajak semua kader untuk kembali program dengan baik," ucapnya.
