Network
PRIANGANTIMURNEWS- Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang sudah semakin terasa bergejolak terutama di tubuh-tubuh partai.
2024 merupakan dihelatnya pesta demokrasi politik. Tak heran jika sekarang seluruh kader partai di partai nya masing-masing menunggu dan menunggu keputusan dari para pimpinan partai.
Meski menyisa kan waktu kurang lebih dua tahun namun nuansa perhelatan pesta politik 2024 sudah sangat terasa, hak hak rakyat yang memilih capres pun sudah terasa semakin dilupakan.
Baca Juga: Kedai Tjinere di Tasikmalaya Sajikan Keunikan Tempat Kuliner Tempo Dulu
Hal itu terbukti jika bicara di tubuh partai tentunya itu menjadi hak pirogratif pimpinan partai yang menentukan siapa yang di calonkan menjadi capres.
Namun jika setelah menjadi Presiden jika melihat perjalanan selain ada hak pirogratif pimpinan partai. Hak rakyat yang mencoblos atau yang memilih pun menjadi babak penetu.
Jangan lupa rakyat menjadi babak penetu dalam memilih calon Presiden. Intinya tidak di pilih oleh rakyat tidak akan ada Presiden dan Wakil Presiden, terkecuali rakyat tidak dilibatkan.
Baca Juga: Selain Sebagai Dokter Gigi, Putri Candrawathi Mengaku Pernah Studi Jurnalisme di Luar Negeri
Kata mengklaim dari pimpinan partai pun kini menjadi trending di media sosial. Bahkan klik suka dan komentarpun sudah puluhan ribu, sehingga perbincangan dari netizen pun tak bisa di hindari.
Hal itu diungkapkan salah satu pimpinan partai politik PDIP:
"Pak Jokowi kalau gak ada PDIP juga… aduh, kasihan dah," dikutip PRIANGANTIMURNEWS.com dari Instagram @najwashihab Kamis 12 Januari 2023.
Baca Juga: Kembalinya 2 Predator Haus Gol! Timnas Indonesia Siap Guncangkan FIFA Matchday!
Ketum PDIP Megawati mengungkap perannya membuat Jokowi menjadi presiden.
Saat bicara capres PDIP di 2024, Ibu Mega, seperti biasanya menekankan 'hak prerogatif ketua umum', dengan santai berucap.
"Hak preogratif urusan gua," dikutip PRIANGANTIMURNEWS.pikiran-rakyat.com dari Instagram @najwashihab Kamis 12 Januari 2022.
Dua pernyataan itu tak keliru. Pencalonan presiden memang urusan partai.
Baca Juga: Persib Kalahkan Persija, Akun Instagram Beckam Diserbu Netizen. Andritany Ikut Komentar
Konstitusi menyebutkan hanya parpol yang bisa mengajukan Calon Presiden (Capres).
Saat bicara PDIP, partai, ya, artinya Ketua Umum, ya Ibu Mega juga. Memang begitu aturan internal PDIP.
Tentu, presiden dipilih rakyat lewat pemilu, tapi siapa yang bisa memasukkan nama X atau Y di kertas suara?
Ya, partai. Siapa yang memutuskan di partai? Ya, elit partai, dengan kalkulasi untung rugi yang juga khas dan ala partai.
Baca Juga: Pasca Penangkapan Lukas Enembe, Mahfud MD: Pemerintah Sudah Siapkan Pejabat Sementara untuk Papua
Jika dilihat dari fungsi parpol, sistem kepartaian kita bersifat publik, termasuk dengan adanya pendanaan dari negara (dengan jumlah terbatas) ke parpol.
Tapi, pada saat yang sama, aturan main (UU) Parpol menjadikan partai juga “privat” karena ada banyak hal substansial yang menjadi urusan internal.
Tanpa publik (kadang bahkan kader partai) bisa terlibat di dalamnya, termasuk soal pencapresan.
"Jadi, ya, Ibu Mega memang benar: 'urusan gue," ujarnya.***
Sumber: instagram @najwashihab
