Wakil Gubernur Jabar Akan Cabut Izin PT Teodore PG Jika Tidak Bayar THR

4 Mei 2021, 23:47 WIB
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum. /Humas Jabar

PRIANGANTIMURNEWS -Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruhzanul Ulum meminta kepada PT Theodore PG untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya.

"Apa pun alasannya perusahaan harus memberikan THR dan gaji ke 1300 karyawan, itu hak mereka untuk mendapatkan THR," kata Wagub Uu Ruzhanul Ulum saat melakukan sidak di PT Theodore Pan Garmindo di Jl. Raya Ciawi Cidadap Jatihurip Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya Jawa Barat Selasa 4 Mei 2021.

Uu menambahkan, THR dan gaji itu sudah menjadi hak karyawan, dan sudah diatur didalam perundang undangan. Jika tidak dipenuhi maka kami akan memberikan sanksi mencabut ijin oprasionalnya," ujarnya.

Baca Juga: Merusak Fasilitas Desa karena Keinginan Tak Dipenuhi, Oknum Wartawan Dilaporkan ke Polisi

Uu mengatakan, Sidak yang dilakukan untuk membuktikan dan memastikan laporan dari aktivis serikat disaat May Day ke PT Teodore Pan Garmindo, ternyata benar pihak perusahaan gak sanggup membayar THR.

Namun mengingat THR adalah hak karyawan, apapun kondisinya perusahaan tetap harus membayarnya.

General Manager Human Resources Management PT Teodofe Pan Garmindo, Nurdin Setiawan mengatakan pasca pandemi Covid-19 Maret 2020 perusahaan memang tidak terdampak secara langsung.

Dampaknya dari bayer menunda order ke perusahaan. Perusaahn kami konotasinya ekspor. Sehingga banyak perusahaan dari Asia dan Afrika lockdown akibat pandemi.

Baca Juga: Kemenkes Peringatkan dengan Tegas Agar Tidak Lakukan Mudik

"Ketika lockdown toko yang biasa order ke kita tutup tidak order," kata, Nurdin

Nurdin menyebutkan, dampak yang terjadi kepada para bayer itu adalah dua. Satu tidak mendapatkan sales karena tokonya tutup.

Dua karena inventory di gudangnya itu tidak bisa keluar, karena tokonya tutup. Sehingga order yang disampaikan kepada kita dilakukan penundaan, sebab ketika order tetap jalan, maka mereka tidak akan mempunyai tempat untuk penyimpanan barang.

"Sementara barang atau material sudah kita beli tetapi tidak bisa diproduksi, sehingga uang kami endap di material," kata Nurdin Senin 3 Mei 2021 siang.

Baca Juga: Pasca Vakum Dari Dunia Entertainment, Penampilan Baru Aliando Menjadi Sorotan Publik

Material itu bukan hanya sekedar kain tetapi di situ juga ada aksesoris, resleting. Barang-barang yang sudah telanjur diproduksi menjadi barang jadi ini tidak bisa disimpan tidak bisa diekspor, dan tertunda di gudang kita atau digudangnya pelabuhan. Jadi dari pabriknya udah keluar tapi tidak bisa ekspor.

Sementara untuk bahan baku juga memiliki persoalan yang sama dengan kita sehingga supplier menginginkan pembayaran dari kita itu adalah cash atau uang muka.

Karena jika tidak dibayar secara cash untuk mengatur cashflownya mereka, tidak akan mengirim material. Ketika material kita tidak terkirim maka kita tidak bisa melakukan produksi.

Selama pandemi perusahaan berusaha menjaga berkelangsungan perusahaan. Walaupun ini adalah perusahaan padat karya banyak menyerap tenaga kerja.

Baca Juga: Ibu Hamil Wajib Tahu, 7 Jenis Makanan yang Harus Lebih Diperhatikan

Dan hampir 95% itu dari warga kabupaten Tasik dan sekitarnya. Mungkin sekitar 5% yang di luar kabupaten Tasik dan sekitarnya," ujarnya.

Selama pandemi, kami tidak melakukan karyawan yang dirumahkan apalagi yang melakukan pemutusan hubungan kerja.

"Kami tetap bisa menjalankan operasional, namun konsentrasinya kami hanya kepada pembayaran gaji. Untuk yang THR bukannya tidak konsentrasi. Tetapi untuk kali ini kita lebih prioritas kepada gaji.

Jadi untuk mengatur pembayaran THR akan dilakukan secara bertahap. Namun dengan serikat pekerja yang ada disini kita belum ada kesepakatan tetapi pertemuan sudah dilakukan sebanyak dua kali.

Baca Juga: Manajer Arsenal Mikel Arteta Tengah Berada di Atas Tantangan yang Semakin Berat

Pada prinsipnya mereka juga memahami, tetapi mungkin ada kendala juga untuk bisa pertanggungjawaban ini kepada karyawan.

"Dengan kondisi sekarang kami juga memahami kepada kebutuhan karyawan. Yang menjadi persoalan saat ini adalah, kalau 1300 karyawan rata-rata kita punya diangka 2juta 300an × 1300. Jika gajih tidak setara dengan itu, maka kami harus menyediakan uang sekitar 6 sampai 7 miliar," ujar, Nurdin. ***

Editor: Muh Romli

Tags

Terkini

Terpopuler