PRIANGANTIMURNEWS - Peradilan Israel di Mahkamah Internasional (ICJ), Den Haag, Belanda yang diseret oleh Afrika Selatan atas kasus Genosida di Gaza menimbulkan pergerakan baru di Dunia.
Antara pihak yang memberikan dukungan penuh agar Israel diadili dan diberi sanksi, dengan negara-negara yang membantah Genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, Palestina.
Pertemuan yang berlangsung tanggal 11-12 Januari 2024 tersebut telah memecah suara Dunia kedalam dua posisi. Yakni mendukung penjajahan Israel atau mendukung kebebasan Palestina.
Baca Juga: Iran-Turki Berburu Agen Mossad, Qatar Menyepakatkan Bantuan Kemanusiaan Palestina
Pasca digelarnya peradilan ICJ, negara-negara mulai melakukan gerakan mendukung dan mengecam. Bahkan diantaranya, menyangkal bukti yang telah dipaparkan oleh Afrika Selatan.
Berikut adalah rangkuman pergerakan Dunia pasca peradilan Israel di Mahkamah Internasional:
1. Indonesia akan Ajukan Tuntutan Baru untuk Israel
Indonesia merespon dengan baik tuntutan yang diajukan Afrika Selatan perkara kasus 'Genosida di Gaza'.
Baca Juga: Tensi Lebanon-Israel Memanas Di Perbatasan, Hizbullah Siap Perang Skala Penuh
Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi dalam Instagramnya saat ini tengah mengumpulkan masukan dan pandangan hukum untuk statementnya di ICJ 19 Februari 2024 mendatang.
"Hari ini saya bertemu dengan Para Pakar Hukum Internasional dari berbagai universitas di Indonesia," ungkap unggahan Retno pada 16 Januari 2023.
"Tujuannya satu yaitu mendapatkan masukan & pandangan hukum bagi persiapan penyampaian pidato saya di Mahkamah Internasional, Den Haag pada 19 Februari 2024," tambahnya.
"Indonesia akan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk terus bersama Palestina memperjuangkan hak-hak mereka," tegas kalimatnya.
Baca Juga: Al Jazeera Mengecam: 2 Jurnalis Terkemuka Dibunuh Israel! Termasuk Anak Wael Al-Dahdouh
Pernyataan Retno juga dimuat dalam surat kabar The New Arab yang dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri Indonesia.
“Hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati," tulis pernyataan.
"Pendudukan Israel atas Palestina yang telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun, tidak akan menghapus hak kemerdekaan rakyat Palestina,” tambahnya.
Berbeda dengan Afrika Selatan, kasus yang akan dituntut oleh Indonesia kepada Israel adalah terkait 'Pendudukan Ilegal di Tanah Palestina'.
Baca Juga: Turki Tangkap Agen Intelijen Israel, Cegah Perburuan Hamas dan Dukung Iran Lawan Teroris
2. Prancis Menuduh Pendukung Palestina Melakukan Eksploitasi Gagasan
Secara mengejutkan, Stephane Sejourne atau Menlu Prancis yang baru saja diangkat memberikan pernyataan menohok dan berdiri diatas suara Israel.
Stephane menyebut bahwa para pendukung Afrika Selatan di ICJ telah melakukan eksploitasi gagasan untuk tujuan politik.
Sembari menegaskan bahwa negaranya, Prancis. Sepenuhnya tidak akan mendukung keputusan ICJ yang merugikan Israel.
Baca Juga: Israel Paksa Tahanan Gaza Pakai Rompi Peledak, Parlemen Prancis Menuntut Sanksi
"Menuduh mereka(Israel) melakukan genosida adalah (tindakan) melampaui ambang moral dan mengeksploitasi gagasan genosida untuk tujuan politik," papar Stephane.
3. Dukungan Partai Oposisi Inggris
Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh Inggris mengatakan kepada wartawan bahwa Perdana Menteri (PM) Israel telah 'salah' dengan menolak kemungkinan solusi dua negara.
Pernyataan Starmer disampaikan satu hari setelah PM Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan salah satu kecamannya yang paling keras terhadap potensi negara Palestina yang merdeka
Baca Juga: Houthi Bersumpah Karamkan Kapal Tujuan Israel, AS Umumkan Koalisi Patroli Laut Merah
"Kenegaraan Palestina adalah sebuah hak. Komentar (dari) PM Netanyahu tidak dapat diterima dan salah,” kata Starmer.
“Kenegaraan Palestina bukanlah pemberian negara tetangga. Ini adalah hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina," tegasnya.
"Ini juga satu-satunya cara untuk mencapai penyelesaian yang aman dan masa depan yang terjamin,” ungkapnya.
Selain partai oposisi Inggris, Pemerintah Arab Saudi juga menyuarakan statement yang sama terkait 'solusi dua negara', dengan imbalan Arab Saudi akan menerima diplomasi Israel setelah itu.
Baca Juga: Israel Paksa Tahanan Gaza Pakai Rompi Peledak, Parlemen Prancis Menuntut Sanksi
4. Hamas Menolak Solusi Dua Negara
Khaled Meshaal salah satu Ketua Gerakan Hamas di Luar Negeri mengungkapkan bahwa Rakyat Palestina dengan tegas menolak istilah 'Solusi Dua Negara'.
Hamas tampaknya menegaskan perang sampai akhir bersama Pejuang Palestina lainnya dalam perang bersama Israel.
Mereka menyampaikan bahwa rakyat Palestina menuntut pembebasan dari tanah yang diambil oleh pendudukan Israel. Juga menuntut kebebasan dari kolonialisme.
Baca Juga: Frustasi oleh Terowongan Bawah Tanah Hamas: Israel akan Banjiri dengan Air Laut
Rakyat Palestina lebih memilih kemerdekaan mereka dengan berdirinya negara Palestina tanpa Israel.
5. Perpecahan di Parlemen AS
Pejabat Amerika Serikat (AS) John Kirby telah mengatakan bahwa tidak ada bukti kejahatan perang Israel yang 'disengaja'.
Pernyataan tersebut keluar setelah Meksiko dan Chile meminta penyelidikan dari Pengadilan Kriminal Internasional.
Bersamaan dengan pernyataan itu, lusinan anggota parlemen AS mendesak Menlu AS Antony Blinken untuk mengutuk 'pengungsian paksa’ terhadap warga Palestina yang telah direncanakan.
Baca Juga: Kekhawatiran Jelang Akhir Gencatan Senjata di Gaza: Panglima Israel Setuju Lanjutkan Operasi Darat
Mereka yang mengajukan protes adalah 60 anggota dari Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS.
Dengan mengirimkan surat kepada Blinken agar dirinya bisa mendesak pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk dengan tegas menolak 'pengungsian paksa dan permanen' terhadap warga Palestina di Gaza.
Meski demikian, dukungan terhadap Israel tetap lebih kuat di Kongres AS. Saat ini, semakin banyak anggota parlemen, yang menyuarakan peningkatan penjualan senjata AS ke Israel dalam Genosida Brutal di Gaza.
6. Turki Menyindir Negara yang Menutup Mata atas Palestina
Baca Juga: Surat Cinta Tawanan Israel untuk Hamas: Saya akan Selamanya menjadi Tahanan Rasa Syukur
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Jumat, 19 Januari 2024 dengan tegas menyindir negara dan pihak yang masih menutup mata atas Genosida yang dilakukan Israel.
Erdogan menegaskan bahwa mereka semua yang tidak membantu Palestina akan sangat menyesal pada akhirnya.
Menyertakan bahwa mereka yang mendukung pembantaian 25 ribu orang tak berdosa di Gaza, Palestina akan mendapatkan konsekuensi berat diakhir.
"Terus terang, negara-negara Barat dan lembaga keamanan internasional, yang baru-baru ini mendapatkan ujian buruk dalam masalah Gaza tidak lagi memiliki kredibilitas," sindir Erdogan.
Baca Juga: Bak Zaman Jahiliah: Israel Curi Organ Tubuh Jenazah Warga Palestina
"Mereka puas hanya menyaksikan kebiadaban yang meningkat menjadi genosida, yang dilakukan Fuhrer masa kini (Benjamin Netanyahu) serta kelompoknya yang haus darah terhadap Palestina," tegas Erdogan.
7. Potensi Perang Saudara di Israel
Surat kabar Israel, Haaretz, memperingatkan bahwa negaranya sangat mungkin mengalami 'Perang Saudara' di bawah Kabinet Netanyahu dengan pendukung oposisi Yoav Gallant.
Mengacu pada demonstrasi besar-besaran yang pecah dan terjadi di Tel Aviv, Israel telah membawa peringatan pada kondisi keamanan saat ini dalam negeri.
Baca Juga: BKPRMI Kota Tasikmalaya Donasikan Rp 75 Juta Untuk Rakyat Palestina!
Para demonstran menyebut 'kabinet mimpi buruk' yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Demo besar tersebut diberitakan pada Kamis, 18 Januari 2024.
"Bayangkan apa yang akan terjadi ketika massa turun ke jalan sementara perang sedang berkecamuk. Massa akan mudah tersulut dan meledak," tulis surat kabar, Haaretz.
Para pendemo telah digambarkan sebagai 'pengkhianat' karena menikam negara dan tentaranya dari dalam negeri. Mereka akan diadili karena telah membuat alun-alun Tel Aviv penuh dengan api.
Baca Juga: Untuk Kota Santri Yanto Oce Turut Aksi Bela Palestina di Monas Jakarta
Haaretz menggambarkan pemerintahan Netanyahu sebagai mimpi buruk yang telah memberikan banyak janji palsu yang tidak terpenuhi satupun dan dirasakan manfaatnya.
"Pemerintah Israel sekarang sibuk memastikan perang permanen di Gaza dan perbatasan utara serta Tepi Barat," tulisnya.
"Kelangsungan hidup pemerintah bergantung pada kelanjutan perang selamanya," ungkap media itu.
Surat kabar tersebut memperkirakan tahun 2024 akan menjadi tahun yang sangat gelap dengan semakin banyaknya kematian dan keruntuhan di Gaza.
Baca Juga: 160 Anak di Gaza Dibunuh Setiap Hari: Aktivis Israel Serukan Dunia untuk Tak Kirim Senjat
Termasuk kematian di wilayah perbatasan Lebanon, sampai pengabaian terhadap sandera di Gaza (orang Israel).
Krisis Ekonomi dan sandera Hamas yang terbunuh oleh tentara Israel Diapers Force (IDF) akan menyebabkan potensi perang saudara yang akan pecah di masa depan.***