PRIANGANTIMURNEWS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya telah merencanakan akan ada Debat selain Calon Presiden juga Wakil Presiden 2024.
Namun wacana tersebut, sepertinya tidak berjalan dengan baik, karena ada perubahan format. Hal tersebut pun kini menjadi perhatian dan pertanyaan publik.
Baru baru ini kebijakan KPU juga dikeritik Deputi Hukum Tim Pemenangan pasangan Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD angkat bicara.
Baca Juga: Pelaku Curanmor di Jaksel Dibekuk Polisi, Sehari Bisa Maling Dua Motor
Kali ini turut angkat bicara Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengkritik perubahan format debat Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu bertindak tidak adil.
Menurutnya pada gelaran pemilu sebelumnya, ada jadwal debat untuk para calon wakil presiden (Cawapres).
Karena itu, perubahan format pada proses pilpres kali ini menimbulkan pertanyaan berbagai pihak.
Baca Juga: Dibalik Goyangan Kaki Ada Psikologi Dan Kesehatan Tersembunyi, Simak Penjelasannya!
Perubahan format debat telah menimbulkan kesan bahwa KPU memihak salah satu paslon.
Publik membaca tidak adanya debat khusus Cawapres sebagai sinyal untuk melindungi Cawapres Gibran Rakabuming Raka.
“Ngapain harus takut-takut, ngapain harus seperti Gibran terkesan tidak siap, "kata
Mestinya kalau Gibran siap tanding, siap bertarung, siap adu gagasan, adu pikiran, adu narasi, adu mengatasi persoalan kebangsaan, dan adu rekam jejak, harusnya debat Cawapres ya tetap diadakan sebagaimana di pemilu sebelumnya pernah diadakan,"ujarnya.
Baca Juga: Dramatis! Penggembala Kambing Tersambar Petir, 8 Ekor Gembalaannya Mati
Syarwi pun mempertanyakan independensi KPU dalam menyelenggarakan pesta demokrasi 5 tahunan.
"Sebab, kebijakan yang diambil KPU menunjukkan lembaga tersebut seperti tersandera oleh konflik kepentingan,"ujarnya.
“Pertanyaannya apakah KPU ini membebek kepada kekuasaan. Atau KPU ini konflik kepentingannya terlalu kuat dengan kekuasaan?," ujarnya.
"Oleh karena itu KPU juga jangan kemudian tidak fair, tidak equal dan seolah-olah diskriminatif," ungkap dia.
Kesan bahwa KPU melindungi salah satu cawapres amat kuat di tengah masyarakat.
Baca Juga: Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Pertanyakan Konsisten KPU RI
"Kesan tak elok itu tidak akan dapat dihapuskan dengan berbagai alasan yang dikemukakan KPU untuk membernarkan keputusan tersebut," ujar, Syarwi Minggu 3 Desember 2023.
“Saya kira masyarakat dan publik juta sudah tahu kenapa kemudian tidak ada debat cawapres apakah karena betul Gibran adalah cawapres yang tidak siap untuk berdebat," tegas Syarwi.
“Debat kalau tidak ada Cawapres ini akhirnya firm, terkonfirmasi bahwa terkesan KPU melindungi salah satu calon presiden agar tidak di-down grade, agar tidak dipermalukan," imbuhnya.
Menurutnua, KPU tidak bisa menyalahkan, ketika masyarakat berpandangan bahwa lembaga tersebut melindungi Gibran.
Baca Juga: AHY Dampingi Prabowo dalam Kampanye Perdana di Tasikmalaya, Jawa Barat
Tidak dapat disalahkan juga bila format baru tersebut juga menimbulkan kesan bahwa Gibran memang tidak siap untuk bertanding.
“Jangan salahkan asumsi persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa format ini hanya terkesan untuk melindungi salah satu calon wakil presiden, Gibran agar tidak dipermalukan," jelasnya.
Dia berharap, saat debat nanti, para paslon diberi ruang untuk beradu gagasan dan argumen.
Para paslon tidak perlu diberikan kesempatan untuk memberikan gagasan 'terliar'-nya untuk membangun Indonesia.
Baca Juga: Prabowo Kunjungi Tasikmalaya dan Banten, Gibran Siap Sambut Pengasuh Pesantren di Jateng
Karena itu, debat pilpres harus jauh dari hal-hal yang sekedar gimmick dan formalitas.
“Sehingga publik bisa menentukan siapa capres dan cawapres yang mereka akan pilih. Tidak memilih kucing dalam karung," ujarnya. ***