Network
Selain kurangnya sosialisasi, keengganan pemerintah daerah mengajukan formasi PPPK bisa jadi karena ingin menuntaskan urusan PPPK yang telah lulus seleksi pada 2019.
Sebagian besar dari PPPK yang lulus seleksi 2019 belum menerima Surat Keputusan dan Nomor Induk Pegawai. Dari 34.954 guru yang telah lulus tes PPPK pada 2019, baru 865 orang yang sudah menerima Surat Keputusan pengangkatan PPPK dari kepala daerah.
Meski demikian, menurut Satriawan, tidak tercapainya target rekrutmen guru PPPK tidak akan berpengaruh pada masalah kekurangan guru.
Baca Juga: 19 Saksi Dimintai Keterangan Oleh Bawaslu Pangandaran Atas Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020
Hal itu karena sebenarnya jumlah guru di Indonesia, termasuk guru ASN dan honorer, sudah ideal. Masalah kekurangan guru terletak pada kurangnya guru berstatus Aparatur Sipil Negara.
Namun, pemerintah daerah yang enggan mengajukan formasi PPPK akan membuat guru honorer kecewa. "Mereka akan merasa mengapa pemerintah daerahnya tidak mengajukan formasi PPPK, padahal mereka ingin menjadi PPPK karena gajinya lebih tinggi dibandingkan honorer," ucap Satriawan.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P3TK) Disdik Kota Bandung Edi Suparjoto mengatakan, formasi PPPK yang diajukan Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah pusat, yakni sebanyak 3.474 orang.
Baca Juga: Sejak 2019 BNPB Sudah Ingatkan Ancamam Gempa Berskala Besar di Sulbar
Dengan demikian, formasi yang diajukan tidak kurang dari kuota yang tersedia.
Meski demikian, kuota tersebut belum cukup memenuhi kebutuhan guru di Kota Bandung. Pada 2021, Kota Bandung kekurangan 3.200 guru. Ditambah lagi guru yang akan pensiun hingga 2023 sebanyak 2.300 orang.
